Kata Pemerintah BBM Jenis Premium Sepi Peminat, PKS: Kategori Kebohongan Publik
Pemerintah menyebut BBM jenis premium sepi peminat. PKS dengan tegas mengatakan jangan membodohi masyarakat dengan narasi seperti itu.
JAKARTA, fin.co.id - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, menyesalkan pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa BBM jenis premium sepi peminat.
Dia meminta Pemerintah berhenti bernarasi jika BBM sepi peminat.
Narasi itu, kata Mulyanto menyesatkan dan berpotensi masuk kategori kebohongan publik.
Baca Juga
(BACA JUGA:Dilaporkan Dosen UNJ ke KPK, Gibran: 'Nek Salah Yo Dibuktikan')
"Faktanya banyak masyarakat yang mencari premium, jadi stop narasi yang membodohi masyarakat seperti ini," kata Mulyanto, Senin, 17 Januari 2022.
Politisi PKS ini menyebut penurunan penggunaan premium terjadi, karena barang ini langka di pasaran.
Sebab, dinilai Pertamina mengurangi jumlah pasokan dan distribusi BBM jenis tersebut dan bukan karena peminatnya yang berkurang.
(BACA JUGA:Ada 80 Nama Sebelum Nusantara Dipilih Jokowi buat IKN, Berikut Beberapa namanya )
Mulyanto, minta Pertamina melihat kondisi di lapangan.
Begitu pasokan premium datang, langsung habis diserbu masyarakat.
"Jangankan premium, BBM jenis pertalite saja kadang-kadang di wilayah tertentu kerap langka," tegasnya.
Dia pun meminta pemerintah buka-bukaan soal data jumlah distribusi BBM premium ke berbagai wilayah.
Menurutnya, logika masyarakat secara umum adalah BBM murah, bukan BBM bersih.
"Ini timbul karena keterbatasan daya beli mereka, apalagi di tengah pandemi yang belum berakhir dan recoveri ekonomi yang masih lamban," bebernya.
Baca Juga
Mulyanto memahami kelangkaan tersebut terjadi, karena Premium ini adalah BBM khusus penugasan.
Dimana pemerintah memberikan penugasan kepada Pertamina untuk menjual rugi BBM jenis tersebut.
Kemudian, 'kerugian' atau selisih harga keekonomian dengan harga jual yang ditanggung oleh Pertamina tersebut dikompensasi atau diganti oleh Pemerintah.
Sayangnya pembayaran kompensasi dari Pemerintah tersebut sering kali nunggak.
"Jadi kalau kita mau lugas, duduk perkara yang sebenarnya adalah Pertamina mbalelo dalam menjalankan penugasan," terangnya.
"Serta pemerintah sering kali nunggak dalam membayar biaya kompensasi, jadi jangan melempar soal ini ke masyarakat, bahwa Premium sepi peminat," tandasnya.