Bahlil Lahadalia Klaim Kalangan Pengusaha Ingin Pilpres 2024 Diundur

JAKARTA, FIN.CO.ID- Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa kalangan pengusaha menyetujui Pemilihan Presiden 2024 diundur. "Di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan jauh lebih baik," kata dia Minggu, 9 Desember 2022. Bahlil Lahadalia mengatakan itu, guna menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait masa jabatan Presiden Joko Widodo ditambah menjadi hingga 2027 akibat Pandemi COVID-19. Bahlil Lahadalia mengatakan, salah satu alasan para pengusaha, karena mereka merasakan dampak pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Dia menilai, memundurkan Pemilu bukan sesuatu yang haram. Dia mencontohkan seperti yang pernah terjadi pada 1997-1998. "Memajukan pemilu atau memundurkan pemilu dalam sejarah bangsa itu bukan sesuatu yang diharamkan juga, karena tahun 1997 kita pemilu kan harusnya 2002, karena kita pemilu lima tahun sekali, tapi kita majukan karena persoalan krisis waktu itu, ya, reformasi," ujar Bahlil. "Di Orde Lama kita juga sekian lama melakukan pemilu, tinggal kita lihat kebutuhan bangsa kita ini apa, apakah menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19? Bagaimana memulihkan ekonomi? Atau bagaimana kita memiliki kepemimpinan baru lewat pemilu?" sambungnya. Ada pun lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan, dukungan masyarakat Indonesia terhadap rencana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode terus naik. Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dari hasil survei, senanyak 20,8 persen responden menyatakan masih ingin memilih Jokowi sebagai presiden. Dan sebanyak 13,1 persennya memilih Prabowo Subianto. Seterusnya sebanyak 8,9 persen memilih Ganjar Pranowo, 8,7 persen memilih Anies Baswedan, 1,9 persen Ridwan Kamil, 1,6 persen Agus Harimurti Yudhoyono dan 1,3 persen Sandiaga Uno. Survei ini ini dilakukan terhadap seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih karena usianya sudah 17 tahun atau sudah menikah. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. (Dal/fin).

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: