Kenaikan TPP ASN Pangkalpinang Ditunda

PANGKALPINANG - Senyum lebar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pangkalpinang untuk merasakan kenaikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) di awal tahun 2020 sesuai janji Wali Kota Pangkalpinang nampaknya tertunda. Pasalnya, Pemkot Pangkalpinang belum bisa merealisasikannya karena untuk Sementar ini masih terkendala aturan. Tertunda kenaikan TPP ini juga langsung diumumkan Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil dalam apel mingguan, Senin (6/1) di halaman Gedung Tudung Saji Pangkalpinang. Padahal diakui Molen, demikian Maulan disapa, sebelumnya pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp35 miliar untuk membayar kenaikan TPP dan uang makan ASN. Sehingga rencana tersebut sementara waktu ditunda hingga menunggu kepastian regulasi. "Ada beberapa kendala untuk kita menerapkan kenaikan TPP yakni kita ada regulasi baru dari kemendagri yang mengatur bahwa sementara ini sampai akhir Januari belum diputuskan boleh atau tidaknya kenaikan TPP," ungkap Molen. Namun demikian, ditegaskan Molen, dirinya akan mencari solusi lain agar kenaikan TPP ASN tersebut tetap dapat dilaksanakan. Misalnya, diganti dengan uang makan. "Kondisi ini hampir terjadi di seluruh kota/kabupaten yang ada di Indonesia. Dimana pemda diminta untuk menunda kenaikan TPP. Tapi jangan khawatir, kita sudah menyiapkan regulasi lain ketika kemungkinan terburuk kenaikan TPP tetap tak bisa dilaksanakan, kita siapkan uang makan yang jumlahnya hampir sama dengan rencana kenaikan TPP kita," tegas Molen. Namun untuk kepastiannya, dirinya akan mengumumkan keputusan tersebut paling lambat Januari mendatang. Dan apapun keputusannya, kata Molen, pembayaran tetap dilakukan terhitung sejak 1 Januari 2020. "Jadi walaupun nanti terkendala regulasi, penghasilan ASN pemkot tetap naik, jadi jangan khawatir, hanya namanya saja yang beda dan kisarannya bed" katanya. "Ke depan saya berpikir, kenapa dua-duanya gak kita terapkam, semoga tahun depan bisa kita realisasikan, TPP naik, uang makan dapat. Tapi saya mohon, tolong lah kita kerja bareng. PBB, pajak dan retribusi kita naik. Karena ini bisa kita realisasikan, misalnya dari transmart saja satu hari Rp1 miliar pendapatan kotornya, artinya satu bulannya Rp30 miliar dan 10 persen dari itu masuk kas daerah, berarti dalam satu bulan kita dapat Rp3 miliar dan jika dikalikan 12 bulan, sudah bisa menutupi Rp35 miliar anggaran untuk kenaikan TPP ASN. Jadi mohon dukungan semua," jelasnya. (pas)  

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: