Pencabutan Subsidi Gas Melon 3 Kg Masih Dikaji

JAKARTA - Rencana pencabutan subsidi Elpiji atau gas melon 3 kilogram (kg) sudah ramai di masyarakat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta masyarakat untuk tetap tenang karena masih dalam tahap kajian secara mendalam. Pada dasarnya, pemerintah menginginkan pemberian subsid Elpiji 3 kg tepat sasaran. Pasalnya selama ini penyaluran subsidi gas Elpiji bocor, yakni kalangan menengah dan aas ikut menikmati subsidi Elpiji 3 kg. ''Kami sedang dalam pembasan," ujar Menteri ESDM, Arifin Tasrif, kemarin (19/1). Lebih jauh dia mengatakan, pembahasan pengaturan ulang atas pemberian subsidi Elpiji 3 kg harus melibatkan banyak instansi terkait. Hal itu guna nantinya mendapatkan keputusan yang tidak memberatkan masyarakat kecil dan pengusaha. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana agar subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Kemudian yang kedua, akan mendata warga yang benar-benar yang membutuhkan subsidi dari pemerintah. "Maksudnya subsidi tertutup kami identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi tidak dibatasi, yang menerima tetap menerima. Hanya aja teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk mencegah terjadi kebocoran," tutur dia. Tentu saja, kata dia, pemerintah berkomimen memberikan akses energi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pihak yang dirugikan sebagaimana visi Kementerian ESDM, yaitu menyediakan energi untuk seluruh lapisan masyarakat dengan menyesuaikan kemampuan masyarakat. Adapun pada 2020, pemerintah memperkirakan subsidi Elpiji 3 kg sesuai APBN sebesar Rp50,6 triliun. Angka itu lebih rendah dibanding tahun 2018 yang mencapai Rp58,1 triliun. Terpisah, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), menyoroti dampak pencabutan subsidi Elpiji 3 kg akan merugikan pelaku UMKM dan kelangsungan usaha mereka menjadi terancam. ''Kebijakan ini (pencabutan subsidi) jelas akan merugikan UMKM dan diinsentif terhadap usaha mereka," ujar Suroto kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (19/1). Menurunya, pelaku usaha yang ada di Indonesia saat ini didominasi usaha mikro dan kecil. Jumlah mereka 99,9 persen atau 64 juta pelaku usaha. Mereka sangat bergantung pada pemberian insentif fiskal dan salah satunya berupa subsidi gas. Dia melanjutkan, ditinjau dari kebutuhan rumah tangga biasa, mereka itu juga kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Jadi tidak ada alasan pembenar yang rasional. ''Pencabutan subsidi ini jelas kontraproduktif terhadap upaya pemerintah yang katanya ingin melakukan 'scaling up' untuk usaha mikro dan kecil. Selain akan memicu inflasi dan menggerus daya beli masyarakat kecil,'' kaa dia. Dia memahami, saat ini pemerintah sedang menghadapi defisit fiskal yang besar. Namun dengan mencabut subsidi Elpiji 3 kg akan membuat usaha kecil semakin terjepit. ''Pencabutan subsidi Elpiji 3 kg jelas tidak fair dan ini menandakan kalau pemerintah selalu menjadikan rakyat kecil selalu sebagai bumper. Sebut misalnya dalam kenaikan beban listrik dan iuran BPJS,'' tutur dia. Adapun defisit fiskal saa ini, kata dia, kesalahan pemerintah yang terlalu boros dalam pengeluaran rutinnya dan juga pengeluaran yang terlanjur ugal-ugalan untuk fokus pada infrastruktur. Selain pengendalian yang kurang terhadap produk importasi. Bahkan, sambung dia, yang menikmati keuntunganya selama ini kelas menengah dan atas. Bukan masyarakat kecil di bawah. "Pemerintah coba lihat di lapisan bawah. Hidup mereka saat ini sudah benar benar tercekik," ucap dia. Begitupun bila diadakan kompensasi bagi UMKM menurutnya tidak akan mendidik. Maka agar tepat sasaran UMKM barus diberikan insentif agar bisa menaikkan kelasnya. "Kalaupun akan diadakan kompensasi bagi UMKM, ini jelas tidak akan mendidik. Mereka harusnya malah perlu diberikan insentif lainnya untuk ciptakan reserve fund agar bisa melalukan reinvestasi dan menaikkan kelasnya. Bukan dengan pemberian cash," ujar dia. "Harga gas saat ini sekitar Rp18 ribu hingga Rp21 ribu. Kalau subsidi dicabut menjadi Rp35 Ribu. Sedangkan besaran subsidi gas 3 kg selama ini sekitar 50,6 triliun," imbuh dia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sendiri belum memutuskan rencana untuk mencabut subsidi Elpiji 3 Kg. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan nantinya akan diputuskan pada rapat terbatas bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju. "Belum sampai di ratas baru memutuskan setelah ada angka-angka," ujar Jokowi. Sebelumnya, Pemerintah akan menerapkan penyaluran subsidi Elpiji 3 kg tertutup pada pertengahan tahun ini. Dengan begitu, setiap satu keluarga miskin yang berhak menerima subsidi hanya diperbolehkan membeli tiga tabung setiap bulannya.(din/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: