Cakada Minta Rekom Pintu Belakang

JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tidak lama lagi akan digelar. Sejumlah kader partai politik (parpol) berlomba-lomba ingin menjadi calon kepala daerah (Cakada). Salah satunya dari PDIP. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir ada kader yang nyelonong meminta rekomendasi langsung pada dirinya. Padahal, syaratnya sudah jelas. Yakni melalui mekanisme pendaftaran. Bukan lewat pintu belakang. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP, Bambang Wuryanto mengatakan sindiran itu diungkapkan Megawati saat menghadiri perayaan Natal keluarga besar PDIP di Manado, Sulawesi Utara, beberapa waktu lalu. Mega, kata Bambang, menyatakan ada kadernya saat Rakernas I PDIP tiba-tiba mendekati dan terang-terangan meminta rekomendasi tersebut. "Meskipun kader itu merasa kenal dengan Bu Mega. Itu sudah tidak benar. Bu Mega juga tidak senang. Masa tiba-tiba nyelonong begitu. Di PDIP ada hierarkinya. Walaupun sudah kenal, setiap proses tetap ada prosedurnya," kata Bambang di Jakarta, Senin (20/1). Calon kepala daerah, lanjut Bambang, wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan partai. Dikatakan, prosedur tersebut untuk edukasi politik bagi sang calon. "Dia menyebut prosedur yang harus dilakukan adalah mendaftar. Kemudian, mengikuti tahapan yang ada. Termasuk membuat paper, diskusi dan menjelaskan visi-misi calon. "Bagi PDIP hal tersebut menjadi forum untuk melakukan edukasi partai. Terutama kepada calon kepala daerah. Ketua umum mengajarkan tertib berorganisasi. Jadi kalau ada yang minta rekomendasi dari belakang, Bu Mega pasti tidak berkenan. Semua harus melewati tahap yang ada," ucapnya. Meski begitu, Bambang tidak tahu siapa calon kepala daerah yang nekat meminta lansung rekomendasi kepada Megawati itu. "Saya nggak tahu siapa orangnya. Dari daerah mana. Yang pasti itu terjadi saat Rakernas. Mungkin saat jam istirahat, makan bersama," lanjutnya. Ketika disinggung apakah calon yang dimaksud adalah Gibran Rakabuming, bakal calon wali kota Solo, Bambang dengan tegas membantahnya. Dia memastikan putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengikuti prosedur partai. Partai berlambang banteng moncong putih ini menargetkan kemenangan 60 persen pada Pilkada serentak 2020. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut target itu dianggap realistis. Sebab, sudah sesuai dengan kondisi dan peta politik yang terjadi saat ini. Namun, target kemenangan bukan prioritas utama. Momentum pilkada diutamakan untuk konsolidasi partai. Dia mencontohkan pada Pilgub Jawa Timur 2019 pasangan yang diusung oleh PDIP kalah. Namun, pada Pileg 2019, PDIP unggul. “Pileg 2019, PDIP menang di Jawa Timur. Konsolidasi lebih penting. Soal jadi atau tidak, itu rakyat yang menentukan pilihannya,” ujar Hasto. PDIP, lanjutnya, juga mulai memetakan beberapa nama calon kepala daerah yang akan diusung untuk bertarung di Pilkada 2020. Ada 44 nama yang diusulkan. "Nama-nama tersebut sedang dipertimbangkan," bebernya. Hal senada disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Dia meyakini kandidat yang diusung partainya bisa memenangkan 44 dari 270 wilayah yang menggelar Pilkada 2020. "Kita sudah petakan. Sebanyak 44 daerah ini sebetulnya sangat kuat. Insya Alllah, PDIP bisa meraih kemenangan," jelas Djarot. Dia membenarkan, target PDIP yang ingin menang di 60 persen wilayah yang menggelar Pilkada 2020. Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi unggulan PDIP di Pilkada 2020. Wilayah itu diantaranya Boyolali, Ngawi, Kabupaten Blitar hingga Kota Semarang. (rh/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: