Pemerintah Perlu Buka Impor Beras

JAKARTA - Selain stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah untuk tetap menggeliatkan perekonomian nasional akibat pandemi virus corona, namun ekonom meminta pemerintah juga harus memikirkan kebutuhan pangan dalam negeri, terutama kebutuhan beras. Kepala Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri meminta pemerintah untuk membuka keran impor. Hal ini jangan sampai harga beras melambung tinggi akibat kelangkaan beras di tengah-tengah masyarakat. Dia mengatakan, pemerintah menargetkan panen raya di bulan Maret hingga April ini, dan diperkirakan hingga Agustus 2020 pasokan beras mencapai 22 juta ton. Namun, dia meragukan sebab selama ini panen beras selalu meleset. Bahkan, data pangan juga tak akurat.

BACA JUGA: Imbas Corona, Industri Properti Kembali Lesu

"Selama ini target panen enggak pernah terpenuhi. Perbaikan data yang baru juga perlu dilakukan. Ini sekarang ada situasi yang ektrem, ada situasi yang mendesak," kata dia, kemarin (15/3). Importasi beras, kata dia, memang hanya 5 persen dari total. Meski begitu, untuk memenuhi kebutuhan konsumen sangat penting. Sebab jangan sampai, terjadi kelangkaan beras karenanya harus segera dilakukan impor beras. "Jadi Kementerian Pertanian (Kementan) harus cepat-cepat memberikan rekomendasi, kalau yang bisa impor, ya impor sekarang, jangan tunda-tunda lagi," ujarnya. Di juga menyoroti soal impor gula dan bawang bombai yang terbilang terlambat. Pasalnya, ketika harga bawang bombang dan gula meroket, baru pemerintah membuka impor. Tindakan tersebut kurang tepat. Oleh karena itu, impor beras sebelum terlambat harus segera dilakukan. "Bawang bombang bukan karena virus corona, tapi sudah sejak November sudah enggak ada rekomendasi impor yang dikeluarkan. Sekarang sudah telat. Dan sekarang ini sejak dua bulan terakhir, harga beras dunia sudah naik 2 persen. Artinya kita sudah harus mulai secure impor beras," tutur dia. Terpisah, Staf Ahli Kemenko Perekonomian Raden Edi Prio Pambudi memastikan pemerintah bakal kembali membikan impor beras guna ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga menjelang Ramdan dan Lebaran Idul Fitri 2020 mendatang. "Kita sudah belajar dari kurva inflasi, siklus inflasi, karena biasanya barang yang dibutuhkan jelang hari besar keagmaan itu apa," kata dia. Namun pihaknya belum bisa memastikan berapa banyak impor beras untuk tahun ini. Ia bilang hal itu akan menjadi ranah Perum Bulog dan pemerintah tak akan membatasi nilainya.

BACA JUGA: Banten Darurat Corona, Paud hingga Universitas Diliburkan

“Karena kan kita sekarang berhadapan dengan situasi yang boleh dikatakan spesial, bukan situasi umum. Kita harus menjaga supaya jangan sampai kita terdampak krisis,” ucap Edi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia tahun 2019 berada di kisaran 31,31 juta ton, lebih rendah 2,63 juta ton atau setara 7,75 persen dari tahun 2018 yang menyentuh 33,94 juta ton. Sementara itu, kebutuhan beras hanya 29,6 juta ton per tahun sehingga ada surplus 4,37 juta ton di 2018 dan 1,53 juta ton di 2019. Sebelumnya, Dirut Perum Bulog Budi Waseso memastikan tak akan impor beras pada tahun 2020. Hal ini mengingat stok beras yang dimiliki masih tergolong besar, yakni 2.249.757 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tercatat hingga 18 November 2019. Dari jumlah tersebut, 900 ribu di antaranya merupakan jumlah stok dari hasil impor di tahun lalu. Dari semua persediaan yang ada, difokuskan untuk stok dalam negeri. "InsyaAllah tidak perlu impor hingga 2020," kata Buwas.(din/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: