Jaga Daya Beli, 29,3 Juta Orang Dapat BLT

JAKARTA - Guna menjaga daya beli masyarakat di tengah merebaknya virus corona atau Covid-19, pemerintah bakal memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 29,3 juta masyarakat termasuk kategori kelompok 40 persen miskin di Indonesia. BLT ini akan diberikan hingga Rp5 juta kepada pekerja formal, informal, maupun pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bantuan sosial ini sebagai upaya pemerintah untuk untuk mengurangi jumlah PHK dan dampak ekonomi yang memukul sektor informal akibat pandemi corona. Saat ini, Kemenko Perekonomian sedang merancang skema penyaluran bansos dan validasi data penerima bansos ini bersama dengan Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial. Dari 29,3 juta calon penerima bansos ini, 15,2 juta diantaranya sudah valid. 15,2 juta orang yang sudah valid datanya ini merupakan warga yang selama ini telah menerima BPNT. "14,1 juta sisanya ini kita hitung kembali sambil menggulirkan untuk yang 15,2 juta," kata Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono dalam telekonfrensi di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Kamis (26/3). BLT tersebut termasuk para pekerja informasi informal, yakni para pengemudi ojek online (ojol). "Kita bagi dalam beberapa kelompok tujuan stimulus untuk meningkatkan daya beli. Seperti masyarakat rumah tangga termiskin, 40 persen rumah tangga termiskin, 29,3 juta akan alokasikan dalam bentuk BLT," ujarnya. Kategori pekerja informal lainnya yang mendapatkan BLT, lanjut dia, di antaranya warung, toko, dan pedagang pasar. Agar tepat sasaran, dalam hal ini pemerintah bekerjasama dengan pemerindah daerah (pemda) mendata penerima BLT. "Kami (pemerintah), akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mendata sektor tersebut," ucapnya. Pemerintah juga akan bekerjasama dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanjda Indonesia (APBBI). Hal ini, karena pemerintah akan mengucurkan BLT kepada pekerja di pusat perbelanjaan modern. "Dan pekerja harian di mal, pusat perbelanjaan. kita akan data para pekerja harian untuk dapat BLT," ungkapnya. Terpisah, menurut peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna bantuan sosial ini terbilang terlambat di tengah kondisi ekonomi yang semakin melemah ini akibat virus corona. Kendati demikian, dia menyarankan pemerintah agar segera mengucurkan BLT secepat mungkin terutama untuk UMKM dan pekerja informal. Sebab saat ini dengan kondisi seperti ini mereka membutuhkan dana untuk menopang kehidupannnya. "Saat ini banyak pelaku UMKM dan pekerja di sektor non formal yan sudah terdampak selama dua Minggu terakhir. Karena itu, BLT harus segera diimplementasikan," kata dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (26/3). Di sisi lain, dia menyoroti ketersediaan alat kesehatan (alkes), dan juga harga alkes yang di luar kewajaran. Dalam ini, pemerintah harus bisa menstabilkan dan menjamin kebutuhan alkes dengan baik. "Perlu peran pemerintah agar suplay kebutuhan alat kesehatan bagi tenaga medis dan masyarakat yang harganya sudah meroket dan pasokan sudah berkurang," ujar dia. Menyoal bantuan sosial sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, menurutnya di tengah wabah corona sangat sulit sebagaimana diharapkan pemerintah. "Tergantung, kalau di tengah wabah seperti ini tentu sulit mengontrolnya, sebab sekolah libur. Sebab BLT bertujuan menjaga daya beli dengan menanggung biaya pendidikan dan kesehatan. Namun, pemerintah bisa merelaksasi kebijakan tersebut," ungkap dia. Selain itu, kata dia, penerima BLT harus bisa memanfaatkan dana tersebut sebaik mungkin sehingga nantinya bisa menjaga konsumsi masyarakat. "Pemerintah juga perlu memastikan dana BLT dimanfaatkan sebaik-baiknnya untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pandemik corona," pungkas dia.(din/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: