JAKARTA - Penangulangan Covid-19 dan penyelamatan ekonomi nasional oleh pemerintah menjadi angin segar. Khususnya untuk sendi ekonomi produktif tingkat bawah dan pekerja yang terdampak. Wajar jika publik meminta pemerintah segera menggulirkan modal secepatnya.
”Urgensinya sekarang ada di UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Ini yang menyebar di 32 provinsi. Jumlahnya tidak sedikit, bisa jutaan. Tapi jika data sebaran ini terakumulasi dengan baik, tercatat dengan baik, maka saluran modal pun akan berfungsi seperti yang diharapkan,” terang Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono, kepada Fajar Indonesia Network (FIN) Minggu (9/8).
Presiden Joko Widodo, sambung Arief, sudah terlalu kesal dengan dengan konsep kerja sejumlah menteri terkait Work For Home. ”Statment Presiden jelas ya, banya menteri dan pejabatnya menganggap kondisi ini seperti cuti panjang dan tidak ada sense of crisis. Perasaan yang sama ini yang harus dikedepankan. Maka, sudah tidak bisa ditungu lagi, lakukan realisasi modal, dan aksi kerja nyata kabinet!” timpalnya.
Dengan dibentuknya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang terdiri dari Komite Kebijakan yang menetapkan program dan kebijakan, maka sudah sudah sangat terang, Pemerintah tidak perlu menunggu lama terhadap program yang akan digulirkan. ”Saya bukannya khawatir, tapi birokrasi itu sendiri yang akan menghambat kerja pemerintah. Belum lagi persoalan data. Mana yang layak dibantu, mana yang seharusnya memberikan bantuan. Ini penting, untuk menghindari sikap koruptif,” timpal Arief.
Ditambahkannya pemulihan ekonomi nasional harus didukung dengan cara kerja dalam aura krisis oleh semua jajaran pemerintahan Joko Widodo dan pemerintah daerah.
”Terutama yang perlu dirumuskan adalah percepatan penyerapan dana untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp695,20 triliub yang dialokasikan untuk penangganan Kesehatan sebesar Rp87,55 triliu dan dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp607,65 triliun,” beber Arief.
Menanggapi pernyataan Arief, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan pemerintah menjamin sebesar 80 persen kredit dari perbankan untuk modal kerja usaha mikro kecil menengah (UMKM) guna membantu PEN.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso di Kantor OJK Regional 2 Jawa Barat di Bandung, Minggu, mengatakan pengaruh UMKM untuk mendorong pemulihan ekonomi cukup besar. ”Potensi besar di Jawa Barat ini adalah UMKM-nya, mikro dan UMKM besar, kita dorong dulu, sedangkan korporasi kita pelan-pelan,” kata Wimboh.
Menurutnya, komunikasi antara pelaku usaha dengan perbankan itu sangat penting dilakukan. Sehingga para pelaku usaha bisa mendapat solusi agar cepat berproduksi dalam keadaan normal. Apabila ada kendala terkait regulasi, OJK siap membantu menyesuaikan agar penyaluran modal bisa cepat terealisasi.
”Sehingga nanti ini bisa cepat bangkit, ada subsidi, ada penjaminan oleh pemerintah dan bagaimana realisasi penempatan dana Rp2,5 triliun,” jelasnya.
Menurut Wimboh, angka pertumbuhan kredit di Jawa Barat naik sekitar lima persen. Hal itu cukup besar dibandingkan angka pertumbuhan kredit tingkat nasional yang hanya sebesar 1,5 persen. ”Di Jawa Barat ini kita yakin sampai akhir tahun tumbuh lima persen, Jawa Barat ini dampaknya adalah karena korporasi dan industri yang orientasinya ekspor,” pungkasnya.
(fin/ful)
