AS Terkucilkan

JAKARTA - Amerika Serikat menyatakan secara resmi bahwa telah memberlakukan kembali sanksi senjata terhadap Iran. Langkah ini merupakan tindakan terbaru dalam kampanye "tekanan maksimum" terhadap Teheran. Tindakan tersebut terjadi setelah pemerintah AS gagal memperpanjang embargo senjata konvensional yang akan berakhir bulan depan di bawah kesepakatan nuklir Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo berharap semua Negara Anggota PBB sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka untuk menerapkan langkah-langkah ini. Selain embargo senjata, sanksi ini termasuk larangan Iran untuk terlibat dalam kegiatan pengayaan dan pemrosesan ulang, larangan pegujian dan pengembangan rudal balistik oleh Iran, dan sanksi atas transfer teknologi terkait nuklir dan rudal ke Iran. "Jika Negara Anggota PBB gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menerapkan sanksi ini, Amerika Serikat siap menggunakan otoritas domestik kami untuk memberlakukan konsekuensi atas kegagalan tersebut dan memastikan bahwa Iran tidak menuai keuntungan dari aktivitas yang dilarang oleh PBB," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan resminya, Senin (21/9) Negara-negara lain dilaporkan telah menolak argumen AS dan diperkirakan mereka tidak akan mengakui sanksi "snapback" yang diberlakukan sepihak oleh AS. "Dalam beberapa hari mendatang, Amerika Serikat akan mengumumkan serangkaian tindakan tambahan untuk memperkuat penerapan sanksi PBB dan meminta pertanggungjawaban pelanggar," lanjut Pompeo tanpa memberikan rincian tambahan tentang tindakan tersebut. Dalam sebuah surat kepada Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan Sekretaris Jenderal PBB, Iran mendesak DK PBB memblokir segala upaya AS untuk memberlakukan kembali sanksi internasional terhadap negaranya. "Mengingat bahwa tujuan yang dinyatakan Amerika Serikat adalah untuk sepenuhnya menghancurkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama dan untuk tujuan itu, strateginya adalah menciptakan komplikasi hukum melalui penafsiran sewenang-wenang sepihak dan argumen hukum palsu," ujar Duta Besar PBB untuk Iran, Majid Takht Ravanchi, dalam surat tersebut. "Republik Islam Iran percaya bahwa Anggota Dewan Keamanan akan, sekali lagi, menolak upaya AS yang terus-menerus menyalahgunakan proses Dewan Keamanan, sehingga merusak otoritas dan kredibilitas Dewan dan PBB," tambahnya. Dia juga menanggapi berita tersebut di akun Twitter-nya dengan mengatakan bahwa "negara-negara anggota DK PBB tetap mempertahankan AS bukan (sebagai) peserta JCPOA, jadi klaim "snapback" adalah batal dan tidak berlaku". "AS masih melanggar JCPOA dan Res 2231, (AS) berenang melawan arus internasional hanya akan membuatnya lebih terisolasi," tulis Ravanchi di Twitter. Kemudian dalam cuitannya pada Minggu, Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengatakan bahwa Presiden Donald Trump harus mengubah taktik sebelum Pompeo mengubah slogan "Make America Great Again" menjadi bahan tertawaan global. Mengenai penolakan usulan Amerika Serikat oleh DK PBB ini, Presiden Iran Hassan Rouhani menyebut bahwa Amerika Serikat mengalami kekalahan yang memalukan. "Saya tidak mengingat bahwa AS menyiapkan sebuah resolusi selama berbulan-bulan untuk menyerang Republik Islam Iran, dan mereka hanya mendapatkan satu suara setuju," kata Rouhani dalam pidato yang disiarkan di televisi. penolakan usulan Amerika Serikat tersebut berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan Jumat 14 Agustus 2020. Pada pemungutan suara tersebut, Rusia dan Tiongkok menolak. Sementara ada 11 negara termasuk Indonesia yang memilih abstain dan hanya Amerika Serikat serta Republik Dominika yang memberi suara setuju. Embargo senjata Iran yang dijatuhkan oleh PBB akan segera mencapai tenggat berdasarkan kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dengan kekuatan dunia, yang memfasilitasi pencabutan sejumlah sanksi internasional terhadap Iran sebagai imbalan atas penangguhan program nuklir negara itu. (der/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: