Target Bansos Beras Belum Tercapai

JAKARTA - Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras masih belum mencapai taget yang diharapkan. Karenanya pemerintah meminta koordinasi yang solid antara transporter dan Perum Bulog. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Edi Suharto mengatakan hingga saat ini realisasi penyaluran bansos beras bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kurang dari 60 persen. "Realisasi bansos beras dari gudang Bulog per 13 Oktober 2020 adalah 64 persen di seluruh Indonesia," katanya, dalam acara evaluasi penyaluran bansos beras, Rabu (14/10). Sedangkan rata-rata realisasi penyaluran bansos beras ke KPM kurang dari 60 persen. Karenanya diperlukan rekonsiliasi data untuk penyaluran dan percepatan.

BACA JUGA: Marissa Haque: Demi Allah Sungguh Jahat UU Omnibus Law, 87 Persen Muslim akan Dimurtadkan!

"Jadi kita mengevaluasi sekaligus ingin mempercepat penyalurannya yang sejauh ini sudah berjalan hampir dua bulan," tegasnya. Dikatakannya, berlum tercapainya target karena sejumlah kendala di lapangan. Kendala tersebut membutuhkan koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah terutama antara Kemensos, Dinas Sosial, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Bulog dan transporter. Sampai saat ini, realisasi yang sudah dicapai melalui transporter PT DNR yakni 65 persen. Sementara yang sudah dilakukan PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) 62 persen. "Oleh karena itu ke depan dibutuhkan sinergi terutama antara transporter dan Bulog agar bisa memperlancar kegiatan-kegiatan penyaluran beras di lapangan," ujarnya.

BACA JUGA: Dapet Teguran, Ade Armando Hapus Cuitan Ambulans Pemprov DKI Bawa Batu untuk Aksi Demo

Dijelaskannya, ada 10 provinsi atau 29 persen yang realisasi penyaluran bansos beras kurang dari 60 persen termasuk di antaranya Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Kalimantan Tengah dan Papua. "Untuk Papua dan Kalimantan Tengah kita bisa maklumi, tapi untuk Jawa Barat dan Banten seharusnya daerah tersebut relatif dapat dijangkau," katanya. Kemudian, terdapat pula daerah yang realisasinya sudah relatif tinggi 60 hingga 75 persen misalnya Sulawesi Tenggara yakni 74 persen, Gorontalo 72 persen, Nusa Tenggara timur 71 persen, Aceh 71 persen dan Sumatera Barat 70 persen. Bahkan, khusus Maluku Utara sudah 60 persen atau dengan kata lain melebihi Jawa Barat dan Banten.

BACA JUGA: Aktivis KAMI Ditangkap, Fahri Hamzah: Pak Jokowi dan Pak Kiyai, Kenapa Semua Harus Dibui?

Selain itu sebanyak tujuh provinsi telah mencapai realisasi penyaluran lebih dari 75 persen yakni Bali 99 persen, Kepulauan Riau 82 persen, Bangka Belitung 77 persen, DKI Jakarta 77 persen, Nusa Tenggara Barat 77 persen, Riau 76 persen dan Lampung 76 persen. Namun, di sisi lain masih ada 10 persen dari 514 kabupaten dan kota yang realisasinya masih nol persen per 13 Oktober 2020. Daerah tersebut yaitu di Probolinggo Jawa Timur, Mesuji Lampung, Kabupaten Lahat, serta sejumlah daerah yang justru berada di Pulau Jawa. "Saya berharap kepala daerah di tempat masing-masing dapat membantu menangani berbagai kendala di lapangan. Sehingga penyaluran bansos beras tidak terhambat termasuk akibat pilkada dan sebagainya," ungkapnya. Sementara Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar memastikan bansos beras laik untuk dikonsumsi karena berkualitas medium.

BACA JUGA: BNPP Ajak Aparat Humas Pemerintah dan Kaum Milenial Publikasikan Kawasan Perbatasan Negara

"Beras yang disalurkan laik dikonsumsi, ini yang sangat penting," katanya. Bansos beras bagi 10 juta KPM tersebut telah mulai disalurkan kepada masyarakat sejak 21 September 2020. Masing-masing KPM berhak menerima 15 kilogram beras dengan kualitas medium setiap bulannya. Namun, khusus penyaluran September dan Oktober dilakukan dua bulan sekaligus sehingga penerima mendapatkan 30 kilogram beras. "Sisanya 15 kilogram lagi disalurkan pada November 2020," katanya. Dalam prosesnya, Kemensos mengakui masih terdapat sejumlah hambatan untuk penyaluran bansos beras di antaranya kondisi geografis, kelangkaan BBM, faktor pandemi COVID-19, informasi beras plastik hingga birokrasi di sejumlah daerah. "Kita langsung koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan langsung menindaklanjutinya," katanya.

BACA JUGA: Mahfud MD ke Demokrat: Klarifikasi Apa, Pemerintah tak Pernah Tuding SBY Biayai Aksi Demonstrasi

Secara umum, terdapat beberapa hal yang diperhatikan dalam penyaluran bansos beras agar tetap menjaga akuntabilitas. Pertama, target penyaluran harus selesai mendorong transporter lebih cepat dalam distribusi 0 persen pada akhir Oktober 2020. Oleh karena itu, ia meminta pihak Bulog dan transporter agar memaksimalkan waktu yang tersisa dalam percepatan penyaluran bansos beras terutama di daerah yang hingga kini realisasinya masih nol persen. "Selanjutnya kami berharap Perum Bulog agar mendorong transporter lebih cepat dalam distribusi bagi KPM," ujarnya. Sedangkan Direktur Operasi dan Pelayanan Publik Perum Bulog Triyana mengatakan dari rencana penyaluran 450 ribu ton beras, sebanyak 300 ribu ton telah tersalurkan kepada KPM PKH per 14 Oktober 2020 atau mendekati 70 persen. "Insha Allah akhir bulan ini sesuai jadwal bisa terpenuhi," katanya. Dalam proses penyalurannya, Triyana mengakui memang masih ada sejumlah kendala dalam penyaluran bansos beras salah satunya terkait pembatasan masuk ke daerah zona merah COVID-19 seperti di Maluku yang menyebabkan transporter tidak boleh masuk untuk menyalurkan bansos beras. "Ada pula daerah yang menunggu peluncuran secara resmi sehingga penyaluran tertunda," ungkapnya.(gw/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: