Pemerintah Pertimbangkan Pfizer - BioNTech
JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebut pemerintah terbuka untuk bekerja sama dalam pengadaan vaksin COVID-19 dengan perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, Pfizer serta BioNTech dari Jerman. "Tidak menutup kemungkinan ada kerjasama. Tetapi juga ada persoalan teknis yang dari sisi perlakuan terhadap vaksin tersebut," Moeldoko di Jakarta, Kamis (12/11). Seperti diketahui, uji klinis vaksin COVID-19 buatan Pfizer dan BioNTech diklaim dapat mencegah infeksi COVID-19 hingga 90 persen. Inovasi Pfizer dan BioNTech tersebut masih harus dikaji oleh kelompok pakar independen dan disetujui World Health Organization (WHO). Hingga saat ini, belum ada temuan seberapa efektif vaksin Sinovac dan Sinopharm yang dipesan dari perusahaan asal China. Uji klinis dijadwalkan selesai pada April 2021 mendatang.
BACA JUGA: KPK Tetapkan Kepala BPPD Labuhanbatu Utara Tersangka Suap DAK
"Yang pasti orientasi pertama Sinovac dan Sinopharm. Untuk Pfizer dan BioNTech untuk daerah-daerah seperti kita ini sepertinya akan menghadapi kesulitan. Karena cold chain itu, harus melalui suatu temperatur. Sehingga pada nantinya harus distribusi dari satu wilayah ke wilayah lain. Persoalan teknisnya di situ," terang mantan Panglima TNI tersebut. Vaksin COVID-19 buatan Pfizer-BioNTech diklaim menggunakan teknologi rekayasa genetik. Rekayasa genetik itu dilakukan dengan mengambil genom dari RNA virus yang membutuhkan tempat penyimpanan vaksin pada suhu -80 derajat Celcius. Di Indonesia masih sulit untuk menemukan penyimpanan yang bisa menjaga suhu hingga -80 derajat Celcius. "Tapi saya pikir ini sebuah kesempatan bagi pemerintah adalah semaksimal mungkin menyelamatkan masyarakatnya. Nanti persyaratan teknisnya akan dilihat lagi.Apakah memungkinkan atau tidak," tukasnya. Selain itu, lanjut Moeldoko, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman juga sedang mengembangkan vaksin Merah Putih. "Mungkin ada lagi pabrik vaksin di Indonesia. Ini juga pasti jadi pertimbangan. Pertama adalah efektivitas. Kedua harga. Juga pertimbangan teknis, persediaan dan lainnya," jelas Moeldoko.BACA JUGA: Sudah Ada Aturannya, RUU Larangan Minuman Beralkohol Tidak Perlu Dibahas DPR
Seperti diberitakan, Pemerintah Indonesia sudah meneken kesepakatan pengadaan 143 juta dosis konsentrat vaksin yang dimulai November 2020 dengan Sinovac. Kemudian dengan Sinopharm dan CanSino masing-masing 65 juta, 15 juta hingga 20 juta konsentrat vaksin. Selain dengan China, Indonesia menjalin kerja sama vaksin dengan perusahaan teknologi G-24 asal Uni Emirat Arab (UAE) pertengahan Agustus. Mereka akan memasok 10 juta dosis vaksin melalui kerja sama dengan PT Kimia Farma. Kemudian masih ada 100 juta dosis vaksin COVID-19 yang diproduksi AstraZeneca. "Ini adalah upaya pemerintah untuk melindungi warganya. Karena itu, selama vaksin belum ada, gerakan disiplin 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) harus tetap dilakukan. Patuhi protokol kesehatan untuk melindungi diri kita dan orang lain," pungkasnya.(rh/fin)DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber: