Pimpinan MPR Serukan Jokowi Pecat Sri Mulyani, Ini Jawaban Menohok Kemenkeu
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad meminta presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani karena terus menerus memangkas anggaran MPR RI. Padahal, kata Fadel, saat ini Majelis Permusyawaratan Rakyat itu memiliki 10 orang pimpinan. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun lalu, di mana MPR hanya memiliki 5 pimpinan tetapi anggarannya tidak dipangkas. Kemudian, sambung Fadel, Sri Mulyani juga menjanjikan akan melakukan rapat dengan MPR RI sebanyak 6 kali, sementara yang terealisasi hanya 4 kali. Pimpinan MPR rapat dengan Kemenkeu, sudah ada janji tapi banyak yang dibatalkan. “Karenanya kita dari pimpinan MPR mengusulkan ke presiden untuk memberhentikan saudara menteri keuangan karena tidak etik dan tidak cakap melakukan kebijakan negara,” ujar Fadel Muhammad Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021). Menanggapi hal itu, Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan sehubungan dengan pernyataan Fadel mengenai ketidakhadiran Sri Mulyani dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR. "Undangan rapat dua kali yaitu tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga diwakili Wakil Menteri Keuangan. Tanggal 28 September 2021, bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN dan Menkeu harus hadir, dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda," jelas Yustinus kepada awak media di Jakarta, Rabu (1/12/2021). Kemudian mengenai anggaran MPR, seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran Kementerian/Lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk: membantu penanganan Covid-19 dikarenakan biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi (dari Rp 63,51 triliun menjadi Rp 96,86 triliun), akselerasi vaksinasi (Rp 47,6 triliun), dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah. "Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4," tegas Yustinus. Ia juga memastikan bahwa anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN. (git/fin)
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber: