Mahfud MD Sebut Hantaman Kerap Menyasar Pemerintah, Umar Hasibuan: Mundur Saja Kalau Tidak Kuat

JAKARTA - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan mengomentari pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang dimuat dalam salah satu pemberitaan media nasional, Kumparan. Umar menyoroti pernyataan Mahfud yang menyebut ada sekelompok orang tertentu seringkali menghantam pemerintah terkait kebijakan. Terlepas kebijakan tersebut salah maupun benar. Menurut Umar, reaksi Mahfud MD tersebut berlebihan. Sebab, kata dia, kritik yang datang dari berbagai pihak sudah menjadi risiko seorang pejabat negara. "Mahfud lebay bgt, resiko jd pemimpin politik yg musti terima dikritik," kata Umar melalui akun Twitter @Umar_Hasibuan75, Senin (28/12). Ia pun membandingkan kritik yang dilayangkan media semasa pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, kritik media terhadap pemerintahan SBY kerap datang silih berganti. Namun, SBY saat itu menanggapinya dengan santai. "Dulu masa SBY semua media ngantem SBY dr seluruh penjuru mata angin tp SBY sante sj," ucapnya. Berbeda dengan masa periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, ia menilai, hanya ada satu media yang masih kerap melayangkan kritiknya kepada pemerintah. "Skrg media yg kritis cuma Tempo doank yg lain landai. Gitu koq ngeluh sih fud. Klu gak kuat ya mundur sj," ungkap Umar. https://twitter.com/Umar_Hasibuan75/status/1343498163496218624 Sebelumnya, Mahfud MD menyoroti soal hantaman yang kerap dilayangkan sekelompok orang terkait kebijakan pemerintah. Ia menyebut, hantaman tetap datang terlepas kebijakan pemerintah itu dinilai benar maupun salah. "Masalah politik di mana ada sekelompok orang yang apa pun yang dilakukan pemerintah, entah benar, entah salah, pasti dihantam saja. Tidak ada benarnya itu, ada yang begitu," kata Mahfud dalam sebuah diskusi KAHMI secara virtual, dikutip dari Kumparan, Senin (28/12). Mahfud menilai hantaman tersebut berbeda dengan masa lalu yang tidak memiliki banyak pengaruh. Perbedaan itu, kata dia, terletak pada perkembangan media sosial yang membuat hantaman tersebut berdampak terhadap pemerintahan Jokowi. "Nah, yang dulu-dulu yang begini ada tapi tidak terlalu kuat. Sekarang kan didukung oleh medsos yang begitu masif," kata Mahfud. Ia mencontohkan kala dirinya mengomentari hukuman mantan menteri yang terseret kasus dugaan suap bansos Covid-19. Dalam komentarnya, Mahfud mengaku mengutip pernyataan KPK yang tidak menuntut mantan menteri tersebut dengan ancaman hukuman mati karena tindakan suap itu dinilai tidak merugikan negara. Namun, ia menyayangkan pernyataan tersebut lantas tidak diberitakan sebagaimana mestinya. Pemberitaan yang beredar, kata dia, seolah-olah Mahfud menyatakan eks menteri itu tidak bisa dihukum mati. Padahal, kata dia, dirinya hanya mengutip pernyataan KPK. "Tetapi yang berita ditulis itu pernyataan KPK, menurut Pak Mahfud MD, koruptor para menteri yang korupsi tidak bisa dihukum mati karena dia tidak merugikan keuangan negara melainkan menerima suap. Itu kan saya ngutip dari KPK lalu itu dikatakan dari saya," lanjutnya. Meski begitu, ia merasa tidak mengalami kerugian atas pemberitaan tersebut. Ia hanya ingin menyampaikan, hoaks di era ini dibuat sedemikian rupa dengan unsur kesengajaan. "Tersebar ke mana-mana, saya sih tidak rugi, saya hanya ingin mengatakan betapa sekarang ini hoaks sengaja dibuat begitu rupa. Kutipan-kutipan yang sudah 4 tahun lalu dikeluarkan lagi diberi tanggal hari ini dan itu membuat gaduh," ucapnya. (riz/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: