JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mengakselerasi pelaksanaan program tol laut, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat. Hal itu dilakukan guna menekan disparitas harga yang sudah cukup lama terjadi di wilayah paling timur Indonesia tersebu.
Efektifitas program tol laut sendiri sudah dirasakan oleh masyarakat pada jalur lintasan kapal, termasuk untuk wilayah yang berada di Papua dan Paoua Barat. Disparitas harga antara wilayah Indonesia Barat dengan Indonesia Timur, sudah mulai terkikis, disamping juga kemudahan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Indonesia Timur untuk memasarkan produknya keluar pulau, termasuk ke wilayah Indonesia Barat.
Bupati Jayapura, Matias Awaitouw, dalam Rakor Monev pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Jumat (9/4) mengapresiasi kinerja Kemenhub yang telah menghadirkan tol laut di daerahnya.
"Kehadiran Tol Laut di bumi Papua merupakan salah satu hasil kerja keras KSOP kelas II Jayapura selaku kordinator wilayah pada beberapa pelabuhan di wilayah administrasi Provinsi Papua serta koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi melalui Satuan Teknis SKPD/OPD terkait yaitu Dinas Perindagkop dan Dinas Perhubungan melaksanakan kordinasi dan pendampingan serta evaluasi layanan Tol Laut yang berjalan di wilayah Provinsi Papua yang menyeluruh sampai di masyarakat Papua dengan berbasis kearifan lokal," ujar Matias.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan, Chris Kuntadi, mengatakan program tol laut di Papua sejalan dengan penyelenggaraan Layanan Kewajiban Publik untuk Kapal Perintis, sebagai bagian dari elemen pendukung tol laut dan juga pembangunan pelabuhan rakyat dan pelabuhan perintis.
Kemudian dengan adanya subsidi darat dan jembatan udara di Provinsi Papua-Papua Barat, yang menghubungkan keterisolasian wilayah-wilayah pegunungan sehingga. Dengan adanya multimoda tersebut, harga-harga tidak hanya murah di satu tempat, tetapi juga murah sampai di masyarakat Pegunungan-pegunungan dan pesisir-pesisir yang sulit dijangkau.
“Harapan kami setelah melaksanakan program ini ada dukungan dari Pemda bagaimana barang-barang komoditi unggulan yang kelebihan dari daerah-daerah tersebut seperti di Kabupaten Pegunungan Bintang dan lainnya untuk dibawa ke daerah lain seperti di barat, sehingga terjadi transfer dan ada pengurangan inbalance kargo, di mana dari barat ke timur dan dari timur ke barat, sehingga disparitas harga juga rendah,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Theofransus Litaay mengatakan, dengan hadirnya angkutan multimoda ini tentu menjadi harapan baru bagi masyarakat di daerah Pegunungan untuk bisa mendapatkan harga kebutuhan bahan pokok lebih murah. Mengingat angkutan multimoda tol laut, darat dan jembatan udara merupakan subsidi dari Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk di wilayah 3TP (tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan).
"Hadirnya konektivitas multimoda sebagai terobosan Presiden Jokowi mewujudkan keadilan pembangunan melalui indikator harga barang kebutuhan nasional di wilayah pegunungan tengah Papua tanpa memandang permasalahan jarak dan akses sesuai dengan karakteristik wilayah," pungkasnya. (git/fin)
