Tunjuk Plt Jampidum, Kejagung: Fadil Zumhana Awali Karier sebagai Jaksa Fungsional

Tunjuk Plt Jampidum, Kejagung: Fadil Zumhana Awali Karier sebagai Jaksa Fungsional

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana--

FIN.CO.ID - Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) memastikan tugas Jaksa Agung Tindak Pidana Umum (Jampidum) masih tetap berjalan sepeninggal Fadil Zumhana yang wafat pada Sabtu 11 Mei 2024. Tugas itu tetap jalan dengan ditunjuknya pelaksana tugas (Plt) dari satuan kerja tersebut.

"Sejak almarhum sakit tidak masuk kantor sudah ditunjuk Plt salah satu direktur di Jampidum," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

BACA JUGA:

Untuk penunjukan Jampidum selanjutnya, kata Ketut, diusulkan oleh Jaksa Agung dan diangkat oleh Presiden. "Usulan (nama calon) memang dari Jaksa Agung, prosedur pengangkatannya melalui keputusan presiden," katanya.

Jampidum Fadil Zumhana meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama dua bulan lebih. Fadil Zumhana dikenal sebagai pribadi yang tegas dan setia dalam mengabdi sampai akhir hayatnya.

Ketut mengatakan, Kejagung kehilangan putra terbaik Adhyaksa yang meninggalkan kiprah dan warisan yang mencatatkan sejarah yakni penegakan hukum yang humanis.

"Warisan yang ditinggalkan almarhum yang menjadi catatan emas adalah mewakili Jaksa Agung untuk menyelesaikan 5.161 perkara berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice)," kata Ketut.

Fadil, kata dia, memulai kiprahnya sebagai jaksa fungsional pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada tahun 1993. Sepanjang kariernya, sudah menjabat pada beberapa posisi strategis di Kejaksaan RI, hingga di Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Menurut Ketut, selama menjadi Jampidum, Fadil Zumhana hampir setiap hari memimpin langsung ekspose restorative justice dengan satuan kerja kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi secara virtual.

Ini dilakukan, karena berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan RI menyatakan, prosedur penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice terdapat syarat-syarat dan ketentuannya. Oleh karena itu, ekspose restorative justice dipimpin langsung oleh Jampidum untuk mempertahankan kualitas yang patut dan layak untuk sebuah perkara dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif.

"Sebuah kutipan almarhum yang kami kenang, bahwa restorative justice adalah kebijakan hukum yang sangat kuat bagi jaksa selaku pemilik dominus litis (pengendali perkara)," kata Ketut.

Bahkan dalam sehari, almarhum pernah melakukan ekspose restorative justice lebih dari 20 perkara. Almarhum, kata Ketut, pernah menyampaikan bahwa keadilan restoratif adalah keadilan yang dirasakan, memperhatikan kepentingan korban, dan kerugian korban terpulihkan.

Tidak hanya itu, mekanisme penyelesaian perkara dengan restorative justice memiliki kelebihan, yaitu tidak mengedepankan pemidanaan, melainkan pemulihan kepada korban.

"Almarhum menekankan kepada jaksa di satuan kerja daerah agar selalu memperhatikan kepentingan korban. Almarhum bersedia melakukan ekspose sampai 20 perkara lebih untuk memberikan keadilan kepada rakyat miskin, demi menegakkan keadilan bagi masyarakat kecil," tutur Ketut.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Mihardi

Tentang Penulis

Sumber: