FIN.CO.ID - Rektor Univeristas Pancasila, Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo menilai menjadikan Universitas Pancasila menjadi kampus negeri bukan ideal.
Prof Marsudi sampaikan untuk mengubah Universitas Pancasila menjadi kampus Negeri terdapat syarat dari pemerintah, salah satunya untuk menjadi Pegawai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dosen dan karyawan harus berusia 35 tahun.
"Ketika dosen dan karyawan umurnya di atas 35 tidak bisa menjadi pegawai negeri," ujar Prof Marsudi dalam konferensi pers pada Kamis, 2 Mei 2024 di Universitas Pancasila.
"Jika umur karyawan dan dosen di bawah 35 tahun tidak otomatis menjadi pegawai negeri karena harus tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kalo gak lolos dia gak bisa jadi pegawai PTN," sambungnya.
BACA JUGA:
- Prof Marsudi Resmi Dilantik Menjadi Rektor Universitas Pancasila Setelah Seleksi Ketat 16 Calon
- Evaluasi Lapangan Pembukaan Program Studi PJJ S1 Teknik Informatika Universitas Esa Unggul di Learning Center UPBJJ Kota Surabaya
Prof Marsudi menuturkan jika mengubah Universitas Pancasila menjadi kampus negeri, dosen dan karyawan akan digaji oleh pihak pemerintah.
"Coba bayangkan disini ada 300 dosen dan 400 karyawan dan yang lulus jadi PTN 100 yang lain jadi apa? Karena untuk jadi PTN yang bisa gaji hanya pemerintah," ungkapnya.
Maka dari itu, Prof Marsudi menilai jika mengubah Universitas Pancasila menjadi kampus negeri bukan ideal. Ia ingin menjadikan Universitas Pancasila menjadi level dunia.
"Contohnya BINUS itu mereka hebat gamau jadi kampus negeri namun rangkinya melebihi PTN," tuturnya.
BACA JUGA:
- FIKOM Universitas Esa Unggul dan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan Tandatangani Perjanjian Kerjasama Penguatan Tridharma
- Evaluasi Lapangan Usul Pembukaan Program Sarjana Modus PJJ Universitas Esa Unggul di Kota Surabaya
Lanjutnya, banyak mahasiswa berpikir jika masuk ke kampus negeri biaya Semester Pendek (SP) akan lebih murah. Namun nyatanya di kampus PTN tidak begitu murah. Menurutnya pemasukan uang Universitas dari SP mahasiswa merupakan hal yang salah.
"Selama ini yang terjadi banyak kampus termasuk Pancasila, penghasilan utama dari SP mahasiswa. Itu yang salah. Nantinya penghasilan kampus, SP mahasiswa hanya 70 persen dan 30 persen lainnya dari sumber lain," ungkapnya.
"Jadi biaya pendidikan terjangkau, dosen dan karyawan mendapatkan sejahtera yang lebih baik tidak kalah dengan kampus PTN," ungkapnya.
Sebelumnya, Diketahui, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) telah menyelesaikan seleksi tahap akhir dari proses pemilihan Rektor UP Periode 2024-2028 pada 18 April.
Jalannya pemilihan di tingkat yayasan ini diketuai langsung oleh Dr. (HC). Ir. Siswono Yudo Husodo, sebagai Ketua Pembina YPPUP. Pelantikan Rektor dan Pejabat bertempat di Aula Masjid At-Taqwa UP, dan dihadiri oleh seluruh Anggota YPPUP, para kolega serta mitra baik ditingkat Universitas maupun fakultas dan perwakilan dari Sivitas Akademika UP.
