Anggaran Alutsista Rp 1.760 Triliun Dikelola PT TMI Bentukan Kemenhan?

JAKARTA - Isu tak sedap menerpa Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI. Lembaga yang dipimpin Prabowo Subianto itu diduga kuat memiliki Perusahaan Terbatas (PT). Namanya PT Teknologi Militer Indonesia (TMI). PT tersebut kabarnya memiliki kuasa melakukan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Nilainya nggak tanggung-tanggung. Yaitu Rp 1.760 Triliun. Adalah Analisis Militer Connie Rahakundini Bakrie yang menyebut informasi terkait nilai fantastis itu diperoleh dari satu anggota Komisi I DPR RI, yang menangani bidang pertahanan.

BACA JUGA: Duet Prabowo-Puan, Akankah Terwujud?

"Mbak tahu nggak. Kita ini dalam bahaya lho. Kita ini punya anggaran yang harus habis di 2024. Yaitu pengadaan alutsista. Jumlahnya kalau dirupiahkan adalah Rp 1.760 Triliun. Itu kalau tidak salah APBN kita tahun 2013," ujar Connie menirukan ucapan anggota Komisi I DPR RI saat diskusi dengan Akbar Faisal dalam akun YouTubenya, Akbar Faisal Uncensored, seperti yang dilihat FIN, Jumat (28/5). Angka itu berasal dari dokumen yang bernama Renstra (Rencana Strategis) Khusus 2020-2024. Renstra tersebut memuat pasal-pasal secara detil angka-angka dalam mata uang USD. "Intinya anggaran Rp 1.760 Triliun itu harus habis tahun 2024," tegas Connie. Angka fantastis itu tertuang pada pasal 7 ayat 2: a. untuk akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314 b. untuk pembayaran bunga tetap selama lima renstra sebesar USD 13.390.000.000 c. untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686 Ayat 3

BACA JUGA: Prabowo Tak Akan Lupa Jasa Megawati

Renbut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah teralokasi sejumlah USD 20.747.882.720 pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024. Pasal 3 Ayat 4 Selisih dari Renbut sejumlah USD 104.247.117 280 yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024. "Anggaran tersebut harus habis dalam waktu sekitar 2,5 tahun lagi. Namun, belum terlihat secara jelas penggunaannya anggaran sebesar itu. Kemenhan juga belum membuka road map maupun masterplan alutsista yang akan dibeli," papar Connie. Tak hanya itu. Connie menyebut para Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) yang mewakili matra tiap angkatan (TNI AD, TNI AU dan TNI AL, Red) belum mengetahui mau dikemanakan anggaran tersebut. "Padahal, seharusnya prajurit di lapangan yang menentukan alutsista apa yang bakal digunakan. Harusnya pengadaan alutsista bottom-up. Misalnya saya komandan skuadron. Saya tahu kurang apa, masalah apa. Kapan harus diganti dengan detil. Konstalasi atau ancaman apa yang ada di depan. Bisa dibayangkan tiba-tiba angka keluar, tapi Asrena nggak tahu," tukas Connie. Ternyata ada satu perusahaan di bawah kendali Kemhan yang bakal menangani pengadaan alutsista. Yaitu PT. TMI. Menurut Connie, perusahaan itu yang menjadi pengendali tunggal untuk beragam aspek. "Mulai dari Naval, Len, darat, laut, udara, cyber hingga termasuk peralatan pakaian. Kalau satu PT memegang semua kan seperti monopolilah," imbuh Connie. Dia melanjutkan ceritanya. "Keesokan harinya seorang Jenderal telepon saya. Kawan saya di salah satu Kementerian/Lembaga. Dia bilang, saya mau undang mbak karena saya di PT TMI," terang Connie. Kemenhan sendiri telah membantah pernyataan Connie soal kehadiran PT. TMI. Namun, Connie membuktikannya sendiri. Dia datang langsung ke kantor PT TMI. FIN pun mencoba melacak melalui situs PT TMI yaitu: https://tmi-id.com/web. Informasi dari situs tersebut, PT TMI beralamat di Ratu Prabu 1 Building, 1st Floor Jl. Letjen T.B. Simatupang Kav. 20, Cilandak, Jakarta Selatan. Connie melihat ada beberapa kejanggalan mengenai perusahaan ini. Misalnya petunjuk ruang Direktur dan Komisaris hanya dalam bentuk kertas biasa. "Padahal perusahaan ini mengurusi anggaran sebesar Rp 1.760 Triliun. Tapi kok hanya seperti ini. Bahkan sempat saya foto-foto. Jenderal itu sempat menegur saya. Ngapain sih foto-foto? Ya ini aja lucu. Kok tandanya pakai kertas. Ini bukti Tuhan sayang saya kali. Karena kemudian keberadaan PT-nya dianggap nggak ada. Kayaknya saya dianggap dongeng bohong gitu," jawab Connie. Kemudian, lanjut Connie, jenderal tadi menunjukkan list dari sejumlah kertas yang ditempel. Selanjutnya, laki-laki itu menyebut dirinya yang akan mengatur rencana pertemuannya dengan Menhan Prabowo. "Lalu dia bilang mbak itu jangan galak-galak sama Menteri Pertahanan. Karena Menhan itu bagus banget. Dia mau bikin sesuatu yang hebat. Dan mbak pasti suka. Maksudnya Pak Menhan seperti itu. Jadi mbak jangan salah mengerti. Saya jawab kalau saya bisa ngerti kalau bisa ngobrol," tukasnya. Connie menyebut PT TMI adalah perusahaan baru. Sebab, belum banyak aktivitas yang terlihat di kantor tersebut. Keberadaan PT TMI tertuang melalui surat resmi bernomor B/2099/M/XI/2020 tertanggal 16 November 2020. Dalam surat berkop Kementerian Pertahanan menyatakan PT TMI berada di bawah kendali Kemenhan. Surat itu ditandatangani Menhan Prabowo Subianto. Isi surat tersebut adalah: "Izinkan saya menginformasikan bahwa mulai Desember 2019, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah mendirikan beberapa perusahaan yang dikendalikan langsung oleh Kementerian Pertahanan melalui landasan pengembangan sumber daya pertahanan. Di antaranya adalah PT Teknologi Militer Indonesia," tulis Prabowo dalam paragraf pertama. Pada paragraf kedua tertulis tujuan PT TMI adalah untuk mempercepat, mengimplementasikan, dan mempercepat proyek dan akuisisi penting di bidang teknologi pertahanan, dan hal-hal terkait yang berkaitan dengan pertahanan. Termasuk pentingnya transfer peralatan teknologi dan transaksi countertrade. "Para eksekutif perusahaan ini sekarang ditunjuk langsung oleh saya. Saat ini, pimpinan PT TMI dijabat oleh Mayor Jenderal (Ref) Glenny Kairupan, sedangkan Presiden Direktur dan CEO PT TMI dijabat oleh Engineer Harsusanto," tutup Prabowo dalam tulisan suratnya. Sekadar diketahui, Glenny Kairupan adalah Mayjen TNI purnawirawan. Glenny merupakan alumnus Akabri 1973. Dia dikenal sebagai kawan dekat Prabowo Subianto. (rh/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: