Tidak Semua ASN WFH dan WFO di Tanggal 16 - 17 April, Ini Aturannya
ASN siap WFH--
FIN.CO.ID- Pemerintah menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan kerja dari kantor atau work from office (WFO) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
BACA JUGA:
- Menko PMK: ASN WFH 2 Hari, Mulai Masuk Jumat 18 April 2024 Tidak Boleh Bolos
- Menteri Anas: WFH Maksimal 50 Persen Diterapkan 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen
Azwan Anas menjelaskan, pegawai ASN yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing.
Dia mencontohkan instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO atau kerja di kantor 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.
“Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi,” ujarnya.
BACA JUGA:
- 5 Tips Menggunakan Laptop untuk WFH Jelang Lebaran Nyaman dan Anti Pegal
- Asyik! Pemporv DKI Imbau Perusahaan WFH Selama KTT ke-43 ASEAN di Jakarta 4-7 September
Sementara instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal/paling banyak 50 persen di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.
“Artinya bisa 40 persen, 30 persen WFH, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” jelas Anas.
Selain itu, menurutnya, pemerintah sebelumnya teIah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idul Fitri 1445 H) sebanyak 6 hari. Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari; maka total mencapai 10 hari.
“Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” tambahnya.
Ia telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan pengaturan WFH dan WFO tersebut.
Anas mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.
.jpeg)
Sumber:
