India Terapkan UU Kewarganegaraan untuk Umat Hindu dan Kristen Tapi Tidak untuk Umat Islam
Presiden RI Joko Widodo berjabatan tangan dengan Perdana Menteri India pada KTT G20 di India-#g20 #g20india #g20newdelhi-
FIN.CO.ID- India baru saja menerapkan Undang-Undang Amanden Kewarganegaraan yang telah disahkan sejak tahun 2019.
Penerapan UU Amandemen Kewarganegaraan ini dijalankan menjelang Pemilihan Umum, Senin 11 Maret 2024.
“Peraturan ini, yang disebut Peraturan Kewarganegaraan (Amendemen) 2024 akan memungkinkan orang yang memenuhi syarat berdasarkan CAA-2019 untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan" tulis Kementerian Dalam Negeri India menyebut, di media sosial X.
“Permohonan akan diajukan sepenuhnya daring mode daring yang portalnya telah disediakan," lanjurnya.
BACA JUGA:
- Biadab! Turis Wanita Ini Diperkosa Ramai-ramai Oleh 7 Pria di India Saat Sedang Berkemah
- 5 Tips Rahasia Rambut Berkilau Ala India
CAA adalah bagian integral dari manifesto pemilu 2019 yang diusung Partai Bharatiya Janata (BJP), partai sayap kanan Hindu.
"Ini akan membuka jalan bagi mereka yang teraniaya untuk mendapatkan kewarganegaraan di India,” kata lembaga penyiaran publik Doordarshan pada Senin malam.
Undang-undang yang diubah tersebut memberikan kewarganegaraan kepada umat Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi, atau Kristen dari Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh, namun tidak bagi umat Islam.
Ketika UU tersebut disahkan pada 2019, India dilanda aksi protes yang meluas di banyak negara bagian. Setelah terjadi protes di seluruh negeri, masalah ini sampai ke Mahkamah Agung negara itu.
Meski mahkamah tidak menghentikan penerapan UU yang diamendemen, petisi yang menentang undang-undang tersebut masih menunggu keputusan di Mahkamah Agung, kata pengacara konstitusi terkenal M R Shamshad kepada Anadolu.
Namun, pemimpin oposisi dan ketua menteri di Negara Bagian Benggala Barat, Mamata Banerjee, mengaitkan penerapan CAA dengan "publisitas pemilu" dari partai berkuasa.
BACA JUGA:
- Proyek Kabel Laut Internasional ICE IV Dorong Konektivitas Intra Asia ke India, Timur Tengah dan Global
- Bertemu Menteri Piyush Goyal, Menko Airlangga: Peluang Peningkatan Perdagangan RI-India
“Jika masyarakat dirampas haknya berdasarkan aturan, maka kami akan melawannya. Ini publisitas BJP untuk pemilu, tidak ada yang lain,” kata Banerjee.
BJP pada Senin malam menyebut langkah itu sebagai “momen penting dalam sejarah India.”
.jpeg)
Sumber:
