JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat, telah menyalurkan dana sebesar Rp5,34 triliun untuk peremajaan lahan sawit seluas kurang lebih 230 ribu hektare per 28 Mei 2021.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan Kementerian Pertanian Dedi Junaedi mengatakan, bahwa anggran Rp5,34 triliun itu bakal dipergunakan untuk peremajaan 230 ribu hektare lahan sawit rakyat.
"Dari data yang kami catat mengacu pada data BPDPKS 28 Mei, sudah ditransfer sekitar Rp5,34 triliun untuk program Peremajaan Sawit Rakyat yang sudah berjalan dari 2017-2021," kata Dedi dalam webinar, Selasa (8/6/2021).
Dedi menambahkan, program peremajaan sawit rakyat tersebut juga bertujuan untuk mendorong sertifikasi standar nasional atau yang dikenal dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
"Sejauh ini ada 755 sertifikat ISPO yang sudah diterbitkan. Dari total tersebut, 735 di antaranya merupakan sertifkat untuk perusahaan swasta dan BUMN. Sementara itu 20 sertifikat ISPO sisanya dikantongi oleh pekebun rakyat," terangnya.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, usaha perkebunan kelapa sawit diwajibkan mengantongi ISPO.
"Dalam beleid disebutkan, perusahaan diharuskan memiliki sertifikasi ISPO sejak aturan diundangkan. Sedangkan untuk pekebun rakyat diberi waktu selama 5 tahun untuk mengurus ISPO," jelasnya.
Namun, kata Dedi, proses untuk mempercepat ISPO terkadang agak sulit. Bahkan hingga saat ini, masih ada 3,4 juta ha kebun kelapa sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan.
"Masih ada sekitar 3,4 juta ha kebun sawit yang indikasi tumpang tindih dengan kawasan," ujarnya.
Menurut Dedi, persoalan ini muncul akibat ketidakjelasan data dan informasi mengenai tata batas kawasan hutan dan tata ruang daerah.
"Sejauh ini, Riau dan Kalimantan tercatat sebagai provinsi terluas penguasaan sawit dalam kawasan hutan," pungkasnya. (der/fin)
