Komentari Wacana Hak Angket DPR Kecurangan Pemilu, Mahfud MD: Sangat Cocok Sebab Targetnya Pemerintah
Cawapres Mahfud MD-fin/matanajwa-
FIN.CO.ID - Mahfud MD mengomentari sejumlah tokoh yang mengatakan hak angket DPR tak cocok untuk menyelesaikan kecurangan Pemilu 2024.
Menurut calon wakil presiden nomor urut 3 ini pengajuan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024 sangat boleh dilakukan.
Sebab menurutnya, hak angket ditujukan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakannya. Dalam hal ini pemilu adalah bagian dari kebijakan dan kewenangan pemerintah.
"Kalau bolehnya, sangat sangat boleh, ini kan sekarang seakan disebarkan pembicaraan juru bicara juru bicara untuk mengatakan angket itu tidak cocok, siapa bilang tidak cocok," katanya dalam keterangan resminya, Minggu, 25 Februari 2024.
Mahfud menjelaskan hak angket adalah hak DPR RI untuk melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah berdasarkan sejumlah syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam konstitusi.
Dalam hal itu, tambah Mahfud, angket yang diberlakukan bukan untuk pemilunya, tetapi kebijakan yang berdasarkan terhadap kewenangan tertentu.
BACA JUGA:
- Wacana Hak Angket Ungkap Kecurangan Pemilu, Wakil Ketua MPR: Sangat Tidak Tepat dan Bertendensi Politis
- Eks Sekjen Sarankan PKB Tak Ikut Hak Angket: Bakal Sia-Sia dan Bikin Gaduh
Sebagai ahli hukum tata negara, Mahfud menegaskan bahwa hak angket boleh diberlakukan di parlemen.
Mantan Menko Polhukam itu mengatakan bahwa hak angket merupakan urusan DPR dengan partai politik sehingga dirinya sebagai cawapres tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan hak angket tersebut.
Kendati begitu, dia pun menyebut bahwa hak angket itu tidak akan memengaruhi hasil pemilu. Selain itu, hak angket tersebut juga tidak akan mengubah keputusan KPU atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki jalur tersendiri.
Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai penyelenggaraan Pilpres 2024.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
