Eks Sekjen Sarankan PKB Tak Ikut Hak Angket: Bakal Sia-Sia dan Bikin Gaduh
Lukman Edy--Istimewa
FIN.CO.ID- Mantan Sekjen PKB Lukman Edy meminta PKB untuk membatalkan niatnya untuk mengusulkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024.
"Kepada PKB saya menyarankan supaya mengurungkan niatnya untuk hari ini menggunakan hak angket atau hak interpelasi di DPR," ujar Lukman Edy, Minggu, 25 Februari 2024.
Lebih lanjut, ia menilai pengajuan hak angket juga hanya membuang waktu dan anggaran negara. Apabila hak angket benar-benar digulirkan, bisa saja dibuat agenda rapat dan study banding DPR ke luar negeri. Padahal, ujungnya tidak akan bisa mengubah hasil Pemilu 2024.
BACA JUGA
- Ketimbang Hak Angket, AHY Lebih Tertarik Rekonsiliasi
- JK: Hak Angket Bisa Jadi Klarifikasi, Kecuali Ada Sesuatu, Tentu Takut Jadinya
"Nanti pakai uang negara, rapat-rapat pakai uang negara, nanti ada study banding ke luar negeri pakai uang negara, sia-sia saja, sia-sia waktu, sia-sia dana," ucap dia.
Ia pun menyarankan agar PKB tetap menjaga kondisi pasca pemilu agar tetap damai.
"Lebih bagus PKB, NU secara umum, PKB secara khusus, menjaga stabilisasi pemilu damai, menjaga stabilitas dan Pemilu damai, supaya transisi kepemimpinan ini berlangsung dengan baik, berlangsung dengan damai," kata dia.
Namun, kata dia, apabila tetap ingin menggugat hasil pemilu maka PKB bisa menempuh langkah lain misalnya melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain itu, evaluasi soal penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa dilakukan dengan cara mengganti atau merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
BACA JUGA:
- Ini Alasan Mahfud MD Ogah Terlibat Usulan Hak Angket
- Advokat Minta Pertahankan Hasil Pemilu dari Upaya Pembatalan Melalui Hak Angket
"Mari kita evaluasi apakah (terkait) penyelenggaranya itu ada secara teknis membuka ruang untuk terjadinya kecurangan-kecurangan, kita evaluasi. Termasuk mengevaluasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 juga boleh oleh DPR," jelas Lukman.
"Karena merasa mungkin sistem sekarang ini membuka peluang untuk kecurangan atau membuka peluang pertarungan internal saling bunuh diantar partai ketika Pileg misalnya," sambung dia.
Lukman menyebut, hak angket justru hanya akan menimbulkan kegaduhan di tengah narasi Pemilu damai yang digaungkan pemerintah.
"Gaduh saja politik jagad nusantara ini. Enggak ada hasilnya, tidak akan ada hasil yang produktif untuk membangun demokrasi," ucap dia.
.jpeg)
Sumber:
