Petugas KPPS Pilkada 2024 Perlu Cek Kesehatan
Ilustrasi Tugas anggota KPPS--ist
FIN.CO.ID - Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 disarankan mendeteksi dini (skrining) kesehatan. Ini untuk menghindari kondisi yang tidak sehat saat bertugas.
"Masih ada pilkada dan lain sebagainya, ya tetap saya harus ingatkan bahwa mereka mesti ada skrining yang ketat terlebih dahulu, buat mereka-mereka yang akan menjadi KPPS, kemudian jam kerjanya juga tolong dibatasi," ujar Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) Ari Fahrial Syam di Jakarta, Sabtu, 17 Februari 2024.
Ia mengatakan, skrining yang tepat ini perlu dilakukan karena sebelumnya para petugas KPPS ini terbukti sebagian besar meninggal akibat penyakit tekanan darah tinggi (hipertensi), jantung hingga diabetes mellitus.
Ia juga menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkaji ulang apakah penghitungan suara mesti diselesaikan dalam satu waktu oleh petugas KPPS atau mesti menggunakan sistem shift (pergantian personel pada jam kerja tertentu).
"Ke depan, memang harus ada ketetapan dari DPR lagi untuk melihat apakah nanti memang masih perlu atau mesti harus selesai dalam satu waktu, atau kita buat dua shift, atau yang lain agar beban kerja KPPS ini tidak melebihi jam kerjanya," ujar dia.
Ia menjelaskan, jam kerja normal seseorang dalam sehari maksimal adalah delapan jam.
"Orang itu bekerja delapan jam kerja keras, delapan jam kerja ringan, dan delapan jam sudah istirahat, mandi, tidur, dan lain sebagainya. Kalau ini tidak dipenuhi maka akan terjadi sesuatu di tubuhnya," tutur dia.
BACA JUGA:
- Tak Ada Kasus Kematian KPPS, Dinkes Palembang: Hanya 78 Petugas yang Keluhkan Sakit Kepala
- Ketua KPPS Meninggal Diduga Kelelahan, Dinkes Kota Bandung: Kalau Sistemnya seperti Ini Berat
Dia juga mengemukakan bahwa pada tahun 2019 pihaknya sudah mengawal kasus KPPS ini dan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatasi usia.
"Pada 2019 kan kita memang sudah mengikuti kasus KPPS itu ya, jadi waktu itu setelah kejadian, FK UI dengan tim dari kedokteran okupasi kita bertemu dengan pimpinan KPU, sudah menyampaikan beberapa rekomendasi, salah satunya yakni pembatasan umur 18-55 tahun," ucapnya.
Pada tahun 2024, menurut dia, FK UI juga sudah datang ke KPU untuk memberikan beberapa rekomendasi.
"Pada kenyataannya kan kita tahu, akhirnya ada juga kasus meninggal yang dilaporkan Kemenkes, terakhir 27 orang, kita juga belum tahu sebenarnya di tengah-tengah masyarakat sudah dilaporkan atau bagaimana, tetapi justru ini mesti dilaporkan," kata dia.
Ia juga menyarankan para petugas KPPS agar mendapatkan pelatihan sehingga mereka bisa mengatasi jam kerja di luar kebiasaannya saat mengawal Pilpres, Pileg maupun Pilkada yang akan datang.
"Orang-orang ini kan belum terlatih, lain lagi kalau dokter, petugas kesehatan, tentara, polisi, atau teman-teman media sudah ada pola kerja sampai pagi, jadi mereka sudah bisa mengatasi, untuk itu mereka harus dilatih," ujar Ari Fahrial Syam.
Sumber:
