Ketua KPU Disanksi Keras, Pakar Hukum: Status Cawapres Gibran Rakabuming Tetap Sah!
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka tiba di lokasi debat kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). -ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra-
FIN.CO.ID- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berat berupa teguran keras terakhir oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP).
Sanksi itu terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakanuming Raka sebagai cawapres 2024.
Menurut Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid, meskipun Ketua KPU dinyatakan bersalah, namun status capres cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap sah.
"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri lewat keterangan tertulis, Selasa 6 Februari 2024.
BACA JUGA:
- Dapat Dukungan Alumni Ponpes Al Falah, Gibran Janji Segera Eksekusi Program Dana Abadi Pesantren
- Disebut Tukang Fitnah, Roy Suryo Somasi Ketua KPU Hasyim Asy'ari
Fahri menjelaskan dalam membaca putusan DKPP, bisa dilihat pada dua konteks yang berbeda.
Yaitu pertama, status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Kedua, adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.
Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.
"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.
BACA JUGA:
- Gibran Sunmori Bareng Raffi Ahmad Cs dan Diroasting Kiky Saputri
- Gibran Hadiri Kampanye Rapat Umum Terbuka Golkar di Bekasi
Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.
.jpeg)
Sumber:
