Muhaimin Sesalkan Presiden Boleh Memihak: Nyaris Seluruh Rakyat Protes, Jokowi Pilih Jalan yang Tak Ayomi Semua
Presiden Jokowi saat didampingi Menhan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.-FIN/Tangkapan Layar-
FIN.CO.ID - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar mengomentari pernyataan Presiden Joko widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berpihak.
Cak Imin mengaku sedih memiliki presiden yang tak mengayomi semua. Tak heran bila hampir seluruh rakyat protes.
Saat menghadiri acara konsolidasi dalam rangkaian kampanyenya di Bali, Muhaimin Isknadar menyinggung pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan presiden bisa berkampanye dan memihak pada Pilpres 2024.
Dikatakannya Jokowi semestinya tidak memihak kepada siapa pun pasangan capres-cawapres dan gejolak yang muncul di masyarakat usai pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penolakan itu merupakan suara perubahan.
"Suara perubahan tidak bisa ditutupi siapa pun, kok tiba-tiba presiden tidak mau netral itu apa? Hampir seluruh rakyat protes, presiden harus tetap netral dan tidak memihak kepada siapa pun. Jadi, presiden kemarin menyampaikan, kemudian Istana mengatakan pernyataan itu disalahpahami," kata Cak Imin di Badung, Bali, Jumat, 26 Januari 2024.
Menurut pasangan capres Anies Baswedan itu, Jokowi sebagai presiden dengan kekuasaan, jabatan, dan lembaga tertinggi semestinya mengayomi seluruh pihak tanpa membedakan.
BACA JUGA:
- Ganjar Tidak Tahu Jokowi Minta Ketemu Megawati: Mungkin Ibu Tak Mau Ganggu Saya
- Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Istana Beri Penjelasan Resmi Soal Maksud Pernyataan Itu
Cak Imin membayangkan jika Presiden Jokowi mendukung salah satu peserta pemilu dan terjadi perselisihan antara peserta tersebut dengan peserta lain maka akan repot ketika orang nomor satu di Republik Indonesia ikut memihak salah satu.
"Ya saya sangat sedih kalau punya presiden yang kemudian memilih jalan yang tidak untuk (mengayomi) semuanya," ujar Cak Imin.
Ia menambahkan jika akhirnya Presiden Jokowi tetap ingin mendukung salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024, sebaiknya terlebih dahulu cuti dari posisi saat ini.
"Kalau berpihak harus cuti segera, kita hormat kepada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Pak Jokowi tolong belajar dari Pak SBY," katanya menyarankan Jokowi mengikuti jejak SBY sebelumnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
BACA JUGA:
- Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Cuti atau Mundur Jika Ingin Berpihak dan Berkampanye
- TKN Prabowo-Gibran Respons Pernyataan Jokowi Soal Menteri dan Presiden Boleh Ikut Kampanye
Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
Sumber:
