FIN.CO.ID- Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar cuti atau mundur dari jabatannya jika ingin berpihak dan berkampanye ke salah satu pasangan capres dan cawapres.
Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan itu, merespon pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku boleh berpihak dan ikut berkampanye karena tidak melanggar undang-undang.
"Koalisi Masyarakat Sipil mendesak presiden segera melakukan cuti dan memberikan kewenangan kepada Wapres untuk menjalankan aktivitas presiden. Akan jauh lebih baik lagi jika Presiden sadar diri untuk mundur dari jabatan Presiden dan membuat dirinya bebas dalam berpolitik pemenangan Pemilu," kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri, Rabu 24 Januari 2024.
BACA JUGA:
- Meutya Hafid: Presiden Hanya Menegaskan Aturan, Bukan Deklarasi Keberpihakan
- Berpihak Penuh pada Konservasi Alam, Prabowo-Gibran akan Tegas dan Kolaboratif
Gufron mengatakan, jika Presiden tidak cuti maka keberpihakannya terhadap salah satu paslon bisa mendorong praktik-praktik kecurangan dalam pemilu.
Apalagi saat ini mulai nampak ketidak kenetralan aparatur negara dan terang-terangan mendukung salah satu paslon tertentu.
"Dalam kontestasi Pemilu 2024 jelas sekali terlihat keberpihakan presiden dan alat-alat negara terhadap salah satu calon sejak awal," ujarnya.
Menurut Gufron, praktik ketidaknetralan itu mulai terlihat dari bagi-bagi posisi menteri, keterlibatan para menteri dalam mendukung capres-cawapres yang merupakan menteri aktif, serta Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Jokowi yang maju pemilu lewat putusan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi.
BACA JUGA:
- TKN Prabowo-Gibran Respons Pernyataan Jokowi Soal Menteri dan Presiden Boleh Ikut Kampanye
- Respon Pernyataan Jokowi Soal Presiden Memihak, Mendag Zulkifli Hasan: Nyalon Saja Boleh Apalagi Dukung
"Keterlibatan lembaga-lembaga negara untuk mempromosikan calon juga semakin terang benderang yaitu pengerahan aparat untuk memasang baliho pasangan calon dukungan presiden, mencabut baliho pasangan capres-cawapres lainnya, dan puncaknya media sosial Kementerian Pertahanan pada 21 Januari 2024 mencuit di X dengan tagar #PrabowoGibran" kata Gufron.
Menurut dia, Jokowi seharusnya menghentikan permainan politik yang memanfaatkan alat negara dan memastikan netralitasnya dalam kontestasi Pemilu 2024.
"Semua yang terlibat dalam pencalonan dan tim pendukung seharusnya mundur dari jabatannya karena rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral," katanya.
Gufron mengatakan, Jokowi bukannya koreksi dan berikan sanksi keras dan tegas kepada pejabat yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kecurangan pemilu, Jokowi justru mengambil sikap politik yang mendorong berbagai praktik kecurangan akan semakin terbuka dan bahkan mendapat legitimasi.
BACA JUGA:
- Jokowi Ogah Komentari Gaya Debat Gibran: Nanti Jadi Debat Kedua
- Disaksikan Jokowi, Prabowo Serahkan Pesawat Keempat C-130J Super Hercules untuk TNI AU
Koalisi Masyarakat Sipil menilai pernyataan presiden akan semakin membuka ruang penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik pemenangan kandidat tertentu dalam Pemilu 2024.
