FIN.CO.ID- Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak belajar dari sikap Presiden k-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait netralitas dalam Pemilu.
Cak Imin mengatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Presiden dan menteri bisa berkampanye dan berpihak kepada paslon tertentu dalam Pilpres 2024.
Menurut Cak Imin, Jokowi harusnya cuti jika ingin bekampanye atau memihak ke salah satu paslon.
"Kalau berpihak harus cuti segera, kita hormat kepada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Pak Jokowi tolong belajar dari Pak SBY," kata Cak Imin, Jumat 26 Januari 2024.
Cak Imin mengaku heran dengan sikap Presiden Jokowi yang secara tiba-tiba mengatakan keberpihakan dan kampanye.
BACA JUGA:
- Ganjar Tidak Tahu Jokowi Minta Ketemu Megawati: Mungkin Ibu Tak Mau Ganggu Saya
- Datangi Rumah Cak Imin, Komika David Nurbianto hingga Sammy Notaslimboy Dukung Paslon AMIN
Ketua Umum PKB ini mengatakan Presiden Jokowi semestinya tidak memihak kepada siapa pun.
"Suara perubahan tidak bisa ditutupi siapa pun, kok tiba-tiba presiden tidak mau netral itu apa? Hampir seluruh rakyat protes, presiden harus tetap netral dan tidak memihak kepada siapa pun. Jadi, presiden kemarin menyampaikan, kemudian Istana mengatakan pernyataan itu disalahpahami," kata Cak Imin.
Menurut pasangan capres Anies Baswedan itu, Jokowi sebagai presiden dengan kekuasaan, jabatan, dan lembaga tertinggi semestinya mengayomi seluruh pihak tanpa membedakan.
Cak Imin membayangkan jika Presiden Jokowi mendukung salah satu peserta pemilu dan terjadi perselisihan antara peserta tersebut dengan peserta lain maka akan repot ketika orang nomor satu di Republik Indonesia ikut memihak salah satu.
"Ya saya sangat sedih kalau punya presiden yang kemudian memilih jalan yang tidak untuk (mengayomi) semuanya," ujar Cak Imin.
BACA JUGA:
- Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Istana Beri Penjelasan Resmi Soal Maksud Pernyataan Itu
- Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Cuti atau Mundur Jika Ingin Berpihak dan Berkampanye
Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu 24 Januari 2024, mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," ujarnya. (*)
