Soal Pernyataan Bawaslu Capres Menghina Bisa Dipidana, Begini Respon TKN Prabowo
Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto--
FIN.CO.ID - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan calon presiden (capres) yang menghina seseorang bisa dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro mengatakan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja tidak menyinggung ucapan Prabowo Subianto ketika mengatakan ada potensi pidana bagi capres yang melontarkan hinaan.
"Sebetulnya Ketua Bawaslu sama sekali tidak me-refers (merujuk, red.) atau menyinggung terkait dengan Pak Prabowo," katanya di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Januari 2024.
Menurut Juri, Rahmat Bagja hanya menjawab pertanyaan wartawan terkait potensi pidana jika calon presiden melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
"Jadi, berita mengenai pernyataan Ketua Bawaslu itu kelihatan sekali ada usaha untuk mem-framing (membingkai, red.) bahwa Ketua Bawaslu menilai dan membuat kesimpulan terkait dengan pernyataan Pak Prabowo. Jadi, Bawaslu sama sekali belum melakukan penilaian apa pun terkait dengan pernyataan Pak Prabowo," ujarnya.
Juri juga mengatakan bahwa pernyataan Prabowo di hadapan relawannya di Pekanbaru, Riau, Selasa (9/1) tidak mengandung unsur hinaan sebagaimana yang diamanatkan UU Pemilu. "Secara faktual, apa yang dinyatakan Prabowo itu sama sekali tidak ada unsur yang mengandung hinaan," ucapnya.
BACA JUGA:
- Perlu Diingat! Ketua Bawaslu: Capres Menghina Bisa Dipidana
- Soal Penilaian Jeblok dari Para Rival, Prabowo: Yang Lebih Penting Penilaian dari Rakyat
Adapun Pasal 280 ayat (1) huruf c UU Pemilu mengatur bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.
Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid merasa tidak ada kesalahpahaman yang terjadi akibat pernyataan calon presiden nomor urut 2 tersebut. Oleh sebab itu, pihaknya merasa tidak ada yang perlu dikontrol dari diksi Prabowo saat berorasi politik ke depan.
"Tidak ada istilah kesalahpahaman, biarkan saja mengalir. Biarkan saja mengalir. Enggak ada yang perlu dikontrol, enggak ada yang salah, ngapain dikontrol?" ujar Nusron.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut calon presiden yang mengutarakan hinaan bisa dijerat pidana, sebagaimana Pasal 280 ayat (1) huruf c UU Pemilu.
"Tentang menghina, ya? Bisa dijerat. Kalau menghina bisa," kata Bagja saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Jakarta, Rabu (10/1).
Hal itu disampaikan Bagja merespons pertanyaan wartawan terkait ucapan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto ketika berpidato di hadapan relawannya di Pekanbaru, Riau, Selasa (9/1).
BACA JUGA:
Sumber:
