Gegara SGIE, KPU Evaluasi Debat Capres Cawapres Gunakan Singkatan Bahasa Asing
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (26/12/2023). -ANTARA/Narda Margaretha Sinambela-
fin.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan melakukan rapat evaluasi pelaksanaan debat kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Rabu 27 Desember 2023.
"Besok (rapat evaluasi debat), Insyaallah ya," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa 26 Desember 2023.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengungkapkan rapat evaluasi debat itu akan membahas berbagai hal yang mencakup aduan hingga catatan dari tim pasangan calon ataupun capres dan cawapres yang beradu gagasan.
"Itu nanti ada rapat evaluasi-nya. Apa saja yang jadi komplain, catatan masing-masing calon, pasangan calon, maupun tim pasangan calon nanti akan dibahas dalam rapat evaluasi," ujarnya.
BACA JUGA:Relawan Prabowo-Gibran Ditembak Orang Tidak Dikenal, Polisi Periksa 11 Saksi
Ia tak mungkiri bila ada pasangan calon lain yang mempersoalkan pertanyaan singkatan dalam rapat evaluasi.
Selain itu, Hasyim menambahkan rapat evaluasi juga membahas penggunaan mikrofon, kandidat tampil tidak di podium, serta peran moderator dalam debat, singkatan, hingga bahasa asing.
"Iya pasti akan dievaluasi semua masing-masing, apakah mic-nya, apakah tampil tidak di podium, apakah peran moderator, singkatan-singkatan, bahasa asing, dan seterusnya nanti semua akan kita evaluasi," tutur Hasyim.
Untuk diketahui, istilah State of the Global Islamic Economy (SGIE) menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu terakhir, setelah muncul dalam debat calon wakil presiden yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (22/12).
Dalam debat yang berlangsung di Jakarta Convetion Center Senayan itu calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mempertanyakan istilah SGIE. Namun, tidak mendapat jawaban dari calon wakil presiden nomor urut 3 Muhaimin Iskandar.
Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto ikut membela Cak Imin. Menurutnya, moderator debat seharusnya meminta Gibran selaku pihak yang bertanya untuk menjelaskan singkatan tersebut.
Hal ini bertujuan agar waktu yang diberikan saat debat tidak terbuang percuma. Selain itu, agar publik yang menyaksikan debat dapat memahami substansi pertanyaan ekonomi halal dunia tersebut.
Sementara itu, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin, menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan Gibran saat debat bukan pertanyaan jebakan.
Sumber:
