Tok! Aturan Kenaikan Upah Minimum 2024 Diterbitkan, Langsung Berlaku 1 Januari 2024
Aksi saling dorong massa buruh Kota Bekasi tuntut kenaikan UMK-Tuahta Simanjuntak-fin.co.id
FIN.CO.ID - Pemeritah menerbitkan aturan tentang kenaikan upah minimum 2024. Kenaikan upah minimum 2024 tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Aturan tersebut berisi Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ungkap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Sabtu 11 November 2023 kemarin.
Aturan tersebut juga menjelaskan kenaikan UMP mulai berlaku pada 1 Januari tahun 2024. Seluruh pengusaha diwajibkan untuk mengikuti aturan tersebut.
Ida menjelaskan, kepastian kenaikan upah minimum diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu.
BACA JUGA:
- PP Nomor 51 Tahun 2023 Diterbitkan, Upah Minimum Naik di Januari 2024
- Perusahaan di Kabupaten Tangerang Diminta Disnaker Tertib Susun Struktur dan Skala Upah
Indeks Tertentu sebagaimana dimaksud, ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah.
Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang. Sehingga Upah Minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha.
Dengan adanya ketentuan tersebut, maka ada penguatan Peran Dewan Pengupahan Daerah berupa peran tambahan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam hal penerapan upah minimum, serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing.
"Kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha, sehingga perusahaan ikut berkembang dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru," jelasnya.
BACA JUGA:
- Mengenal QLola BRI, Platform yang Memudahkan Nasabah Segmen Wholesale
- BRILIANPRENEUR Bisa Jadi Jembatan Bagi Pelaku UMKM yang Miliki Impian Go Global
Menurut Ida, adanya ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 maka akan menciptakan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan industri.
Sehingga keberadaan aturan ini diharapkan bisa mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah.
"Penerapan struktur dan skala upah akan memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja/buruh karena pekerja/buruh akan dibayar upahnya berdasarkan output kerja atau produktivitasnya," ujarnya.
Selain itu semua, PP Pengupahan yang baru diterbitkan ini juga bertujuan untuk mencegah disparitas atau kesenjangan upah antar wilayah.
.jpeg)
Sumber:
