Forum Peduli Demokrasi Papua Datangi Kemendagri, Protes Netralitas ASN Kabupaten Kepulauan Yapen
Puluhan warga yang mengatasnamakan Forum Peduli Demokrasi (FPD) Papua menggelar aksi demo di Bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis 14 September 2023. --
Netralitas ASN Kabupaten Kepulauan Yapen - Puluhan warga yang mengatasnamakan Forum Peduli Demokrasi (FPD) Papua menggelar aksi demo di Bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis 14 September 2023.
Berbagai spanduk dibentangkan untuk menyuarakan adanya dugaan pelanggaran di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.
Ketua Forum Peduli Demokrasi (FPD) Papua Richo Rumayomi mengatakan, tujuan aksi demo ini untuk menyampaikan aspirasi sekaligus protes kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Hal ini terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua yang secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap salah satu partai dalam Pemilu 2024.
Padahal, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik serta harus menjaga netralitas dalam segala bentuk pengaruh politik.
"Akibat pejabat yang tidak netral ini telah menciptakan kegaduhan di kalangan masyarakat dan memunculkan pertanyaan tentang integritas ASN dalam urusan politik," ungkap Richo Rumayomi dalam keterangan tertulisnya, Kamis 14 September 2023.
BACA JUGA:
- Plot Twist, Guru Honorer Batal Dipecat, Wali Kota Bogor Balik Pecat Kepala Sekolah SDN Cibeureum 1
- Pendaftaran Seleksi CASN 2023 Dibuka, Pelamar Wajib Bikin Akun Baru
Ketidaknetralitasan ASN Kepulauan Yapen itu terungkap melalui bocoran surat dari salah satu Provinsi Papua, yang memperlihatkan usaha untuk memanfaatkan kekuatan partai politik dalam menggolkan seseorang agar dapat kembali memimpin daerah tertentu.
Selain itu, petinggi di Kabupaten Kepulauan Yapen Ini juga diduga telah memfasilitasi para calon legislatif dari salah satu partai di Kepulauan Yapen dalam persiapan pencalegan.
“Apa yang dilakukan Pj Bupati Kabupaten Yapen jelas-jelas telah melanggar ketentuan UU No. 5/2014 tentang ASN,” ujar Richo Rumayomi.
Dia mengungkapkan, keprihatinan bahwa sikap Pj Bupati Kabupaten Yapen yang mendukung secara eksplisit ke satu partai telah merusak prinsip netralitas ASN.
Masyarakat Yapen yang diwakili oleh FPD Papua menginginkan pemimpin yang benar-benar netral untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat di wilayah mereka.
Di sisi lain, Moses Waimuri, Sekretaris FPD Papua meminta Mendagri untuk bisa benar-benar memperhatikan tuntutan dari warga Yapen yang diwakilkan oleh FPD Papua.
BACA JUGA:
- 40 Desa di Kabupaten Bekasi Mengalami Kekeringan, Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang
- 590 Personel Gabungan Diterjunkan, Begini Rencana Pengamanan di Pilkades Serentak Tangerang
Sumber:
