KPK Pecat Petugas Rutan, Gegara Berbuat Asusila kepada Istri Tahanan KPK
Ilustrasi - Perbuatan Asusila--(Istimewa)
Asusila Petugas Rutan KPK - Petugas Rutan KPK inisial M resmi dipecai Komisi Pemberantasan KPK karena melakukan perbuatan asusila kepada istri salah satu tahanan KPK.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, pemecatan petugas rutan tersebut terkait dengan tindak lanjut penanganan pelanggaran disiplin atas tindak asusila.
"Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian terhadap saudara M," kata Ali Fikri, Selasa 12 September 2023.
Ali menerangkan bahwa pemecatan terhadap M efektif berlaku sejak 7 September 2023.
Proses investasi yang dilakukan oleh internal KPK menyatakan bahwa M telah melanggar Pasal 3 huruf f PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS berupa perbuatan yang tidak menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
Tidak hanya itu, M juga dinyatakan telah melanggar Pasal 5 huruf a PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS berupa penyalahgunaan wewenang.
BACA JUGA:
- Ternyata Ini yang Dicecar KPK ke Cak Imin Soal Korupsi di Kemnaker
- Istri Wali Kota Bima Muhammad Lutfi Dicecar KPK
Menurut Ali, hal tersebut adalah bukti keseriusan dan komitmen KPK untuk tetap profesional menuntaskan perkara di internal lembaga sesuai dengan lingkup penegakan disiplin pegawai dan kaidah-kaidah dalam hukumnya.
"Ketegasan ini juga sebagai upaya untuk menegakkan muruah kelembagaan KPK sesuai dengan nilai-nilai atau kode etik yang menjadi pedoman seluruh insan komisi, yaitu integritas, sinergi, keadilan, profesionalitas, dan kepemimpinan," pungkasnya.
Sebelumnya, pegawai KPK yang terlibat pelanggaran kode etik perbuatan asusila terhadap istri tahanan KPK telah dikenai sanksi kategori sedang oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Berdasarkan Peraturan Dewas KPK tentang Penegakan Etik dan Pedoman Perilaku KPK pada Pasal 10 ayat (3) dijelaskan bahwa sanksi yang diberikan bagi pelanggaran sedang berupa pemotongan gaji pokok sebesar 10 persen selama 6 bulan, pemotongan gaji pokok sebesar 15 persen selama 6 bulan, dan pemotongan gaji pokok sebesar 20 persen selama 6 bulan.
Meski demikian, seiring dengan proses investasi internal, KPK menyatakan M telah melakukan pelanggaran disiplin berat dengan sanksi pemecatan.
BACA JUGA:
- Saat Periksa Cak Imin, Penyidik KPK Lakukan Penggeledahan di Rumah Mewah Ini
- PDIP Respons Cak Imin Dipanggil KPK Setelah Jadi Cawapres: Cara-Cara Primitif
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
