Soal Aturan WFH bagi Pegawai, Komnas HAM: Bukan Solusi Atasi Polusi Udara
Ilustrasi Work From Home (WFH)-pixabay-pixabay
WFH bagi Pegawai - Penerapan aturan work from home (WFH) atau kerja dari rumah mengatasi masalah polusi udara ditanggapi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menyebut aturan WFH bagi karyawan bukan merupakan solusi mengatasi masalah polusi udara di Jakarta.
"Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk WFH terbukti hari ini tidak menjawab persoalan pengurangan polusi udara," katanya dikutip Jumat, 25 Agustus 2023.
Dijelaskannya, pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah penekanan terhadap tingkat emisi yang cukup tinggi di Jakarta.
Salah satu langkah lainnya yang bisa diambil adalah membangun ruang terbuka hijau yang cukup untuk menyaring udara Jakarta.
"Membangun ruang-ruang terbuka hijau, bukan menghancurkan ruang terbuka hijau kemudian dijadikan apartemen-apartemen," katanya.
BACA JUGA:
- Pemkot Bekasi Kaji Penerapan WFH Guna Mengatasi Polusi Udara
- Pemkab Tangerang Bakal Terapkan WFH di Wilayah Ini
juga menyebut sektor-sektor industri di sekeliling Jakarta harus dikontrol dan memberikan hukuman bagi pabrik yang melakukan pencemaran.
"Kalau WFH dianggap menjawab persoalan terkait pencemaran udara, ini bukan tidak menjawab, tetapi justru yang harus menjawab bagaimana membangun ruang terbuka hijau, memberikan penekanan, hukuman kepada pelanggaran pencemaran," katanya.
Hari mengatakan harus ada pengetatan-pengetatan terkait uji emisi terhadap cerobong asap yang ada di pabrik-pabrik.
Muhadjir Effendy: WFH Tak Cocok Diterapkan di Sini
Aturan kerja dari rumah atau work from home (WFH) menjadi salah satu poin dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tentang pengendalian polusi udara.
Namun, Menteri Koordinator (PMK) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan aturan WFH tidak tepat diberlakukan di lingkungan kementeriannya.
Menurut Muhadjir Effendy, salah satu alasannya karena jumlah pegawai di Kemenko PMK tidak banyak.
"Karena jumlah karyawan atau pegawai enggak banyak dan mereka disiplinnya juga bagus dan sesuai. Saya juga sering naik MRT nggak pakai kendaraan dinas. Itu walaupun kecil, sudah lumayan lah," katanya di Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
Sumber:
