Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin Jadi Tersangka Korupsi Nikel PT Antam di Sultra
Ridwan Djamaluddin, Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM saat diborgol petugas--Puspenkum Kejagung
Eks Dirjen Minerba ESDM Tersangka Nikel PT Antam - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan eks Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin sebagai tersangka korupsi, Rabu, 9 agustus 2023.
Ridwan Djamaluddin ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pertambangan ore nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya juga menetapkan tersangka lainnya, yaitu HJ selaku Sub Koordinasi Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM.
"Tim Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara kembali menetapkan dua orang tersangka kasus korupsi pertambangan ore nikel di wilayah IUP PT Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara," katanya dalam keterangannya, Rabu, 9 Agustus 2023.
Tim penyidik juga langsung melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari ke depan.
"Untuk mempercepat proses penyidikan, RJ dan HJ ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung tanggal 9 Agustus-28 Agustus 2023," ungkapnya.
BACA JUGA:
- KPK Respons Dugaan Ekspor Nikel Ilegal, Periksa Nomor Harmonized System
- Laporan IMNI Terkait Dugaan Penggelapan Jual Beli Nikel Naik ke Tahap Penyidikan
Peran RJ selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM yaitu:
• Pada tanggal 14 Desember 2021, Tersangka RJ memimpin rapat terbatas guna membahas dan memutuskan untuk melakukan penyederhanaan aspek penilaian RKAB perusahaan pertambangan, hal itu sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018.
• Akibat pengurangan atau penyederhanaan aspek penilaian tersebut, maka PT Kabaena Kromit Pratama yang sudah tidak memiliki deposit nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya, mendapatkan kuota pertambangan Ore Nikel (RKAB) Tahun 2022 sebanyak 1,5 juta metrik ton, demikian juga beberapa perusahaan lain yang berada di sekitar Blok Mandiodo.
• Pada kenyataannya, RKAB tersebut diguanakan atau dijual oleh PT Kabaena Kromit Pratama dan beberapa perusahaan lainnya kepada PT Lawu Agung Mining untuk melegalkan pertambangan Ore Nikel di lahan milik PT Antam, Tbk seluas 157 hektar yang tidak mempunyai RKAB. Hal yang sama juga dilakukan terhadap lahan milik PT Antam, Tbk yang dikelola oleh PT Lawu Agung Mining berdasarkan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT Antam, Tbk dan Perusahaan Daerah Sulawesi Tenggara/Konawe Utara.
Peran HJ selaku Sub Koordinator Penerbitan RKAB yaitu:
• Tersangka HJ bersama dengan Tersangka SW dan Tersangka YB telah memproses permohonan RKAB PT Kabaena Kromit Pratama dan beberapa perusahaan lain di sekitar Blok Mandiodo tanpa mengacu pada aspek penilaian yang ditentukan oleh Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018, melainkan mengacu pada perintah Tersangka RJ berdasarkan hasil rapat terbatas tanggal 14 Desember yang tersebut di atas.
Dengan penetapan 2 orang tersangka, maka Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menetapkan 10 orang tersangka yang berasal dari PT Antam, Tbk, PT Lawu Agung Mining, PT Kabaena Kromit Pratama dan beberapa pejabat dari Kementerian ESDM. Hingga saat ini, proses penyidikan masih terus dalam tahap pengembangan.(lan/rls)
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
