Polemik Vaksin Covid-19 Berbayar, PROJO: Pemerintah Jangan Terjebak Komersialisasi Vaksin

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan, bahwa PT Kimia Farma Tbk resmi melayani pembelian vaksin gotong royong individu. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Namun sayangnya, program vaksinasi berbayar melalui jaringan klinik BUMN Farmasi itu menuai polemik di kalangan publik. Tentangan salah satunya datang dari DPP PROJO. "Jumlah pasien meninggal yang begitu banyak, ketakutan orang terpapar Covid-19, dan persoalan ekonomi masyarakat seharusnya dijawab dengan menggeber vaksinasi gratis untuk masyarakat," kata Sekjen DPP PROJO, Handoko dalam pernyataannya, Senin (12/07/2021). Untuk itu, Handoko meminta, pemerintah mengevaluasi penjualan vaksin Covid-19 di apotek di tengah program vaksinasi nasional belum sesuai target. "Per Minggu sore, orang yang divaksin baru 14,8 persen dari target," ujarnya. PROJO melihat, perdagangan vaksin Covid-19 tidak sesuai dengan misi awal Presiden Jokowi jika di tengah akselerasi vaksinasi oleh pemerintah ada vaksin dijual di apotek yang disalurkan oleh Bio Farma. "Intinya, masyarakat jangan dibebani dengan biaya vaksin. Lebih baik, biaya vaksin dibebankan kepada perusahaan untuk melindungi karyawan dan pekerja dari Covid-19," tuturnya. "Apalagi karyawan dan pekerja tidak boleh dipungut atau dipotong gaji atau upahnya itu," sambungnya. Handoko menduga, "bisnis Covid-19" telah muncul di masyarakat, terutama dipicu kasus sejumlah rumah sakit yang meng-covid-kan pasien non Covid-19 untuk mendapatkan keuntungan. "Maka pemerintah jangan terjebak dengan komersialisasi vaksin yang pada ujungnya membebani masyarakat," tegasnya. PROJO juga mengingatkan, kemungkinan lunturnya kepercayaan dunia internasional ketika Indonesia menerima bantuan vansin dari negara lain, tapi di dalam negeri justru menjual kepada masyarakatnya. "Jangan terjadi dual track market. Bukan tidak mungkin vaksin gratis menghilang karena diselundupkan dan dijual bebas oleh oknum- oknum yg tidak bertanggung jawab. Jangan salahkan rakyat dan menambah beban kesusahan rakyat akibat pandemi Covid-19, " tuturnya. Senada, Presiden KSPI, Said Iqbal menilai, jika rencana vaksinasi berbayar tetap dilanjutkan, patut diduga akan terjadi komersialiasi yang hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu. "Setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya komersialisasi oleh produsen yang memproduksi vaksin dan pemerintah sebagai pembuat regulasi, terhadap konsumen dalam hal ini rakyat termasuk buruh yang menerima vaksin," kata Said. "Program vaksinisasi berbayar yang dikenal dengan nama Vaksin Gotong Royong, sekalipun biaya vaksinisasi dibayar oleh pengusaha, apalagi vaksin berbayar secara individu, dikhawatirkan akan terjadi komersialisasi vaksin atau transaksi jual beli harga vaksin yang dikendalikan oleh produsen (pembuat vaksin)," sambungnya. Sementara pengacara kondang Hotman Paris justru mendukung penjualan vaksin lewat Kimia Farma. Ia mengaku sudah mengusulkan program vaksin mandiri sejak tahun lalu. Menurutnya, kebijakan serupa telah diberlakukan di AS dan kini penyebaran covid-19 dapat diatasi karena vaksin dapat dibeli secara bebas di apotek atau klinik di AS. "Hotman sudah dari tahun lalu teriak-teriak agar dibuka vaksin mandiri! Usul agar semua jenis vaksin tersedia! Dulu positif corona paling tinggi di AS, tapi semakin dapat diatasi setelah rakyat AS bebas beli vaksin di apotik dan klinik! Makasih untuk Pemerintah Indonesia," ujar Hotman lewat akun Instagramnya @hotmanparisofficial. Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro pun membantah terkait dugaan akan ada komersialisasi vaksin Covid-19. Menurutnya, tugas dari pemerintah adalah untuk mempercepat vaksinasi nasional. "Pada prinsipnya kita mendukung program pemerintah, tidak ada untuk komersialisasi dan seterusnya. Semuanya terbuka dari komponen harga dan sudah dilakukan review lembaga independen," kata Ganti. Ganti menjelaskan, vaksin yang digunakan nantinya berbeda dengan merek vaksin dalam program vaksinasi pemerintah. Artinya, yang digunakan adalah Shinoparm. "Saat ini, jumlah vaksin asal produsen China itu tersedia sebanyak 500.000 dosis," ujarnya. Ganti pun menjamin vaksin yang akan digunakan memiliki kualitas yang sama dengan vaksin gratis yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia. "Vaksin yang digunakan itu sama. Vaksin Sinopharm yang digunakan untuk VGR individu ini tidak ada perbedaan. Kedua, terkait dengan teknis pelaksanaan vaksinasi itu sudah mengacu pada protokol vaksinasi dan tata laksana program vaksinasi di Indonesia," terangnya. Namun, karena banyaknya pertanyaan masyarakat sangat besar, kata Gati, Kimia Farma pun secara resmi menunda pelayanan vaksinasi Gotong Royong Induvidu yang semula dijadwalkan hari ini, Senin 12 Juli 2021. "Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno Putro dalam pesan singkatnya yang diterima FIN, Senin (12/7/2021). Ganti menjelaskan, alasan penundaan pelayanan vaksinasi Gotong Royong Induvidu tersebut, lantaran animo dan pertanyaan masyarakat sangat besar. Dengan demikian, Manajemen Kima Farma memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi serta pengaturan pendaftaran calon peserta. "Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia," pungkasnya. Seperti diketahui, vaksin berbayar Kimia Farma ditetapkan sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis. Masyarakat yang ingin mengikuti layanan tersebut harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Vaksin yang bisa dibeli bermerek sinopharm, yang merupakan satu dari tiga merek vaksin yang disetujui untuk program gotong royong berbayar, selain moderna dan cansino. (der/fin)

---

Tentang Penulis

admin

Sumber: