Catat, MK Putuskan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup pada Kamis Ini
Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK (ISTIMEWA) --
Catat, MK Putuskan Sistem Proporsional Pemilu Terbuka atau Tertutup pada Kamis Ini - Sistem Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup akan ditentukan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 15 Juni 2023.
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (Jubir MK) Fajar Laksono menyebut majelis hakim MK akan memutuskan sidang perkara gugatan Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka pada Kamis pagi.
“Kamis, 15 Juni 2023 pukul 09.30,” ujarnya, Senin, 12 Juni 2023.
Dijelaskannya, majelis hakim telah menerima simpulan dari para pihak pada Rabu (31/5) pukul 11.00 WIB.
BACA JUGA:
- Putusan MK Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Diusulkan Diumumkan Setelah Pemilu 2024
- MK Putuskan Pemilu Proporsional Tertutup, KPU: Gak Ngaruh, Tak Ganggu Tahapan Pemilu 2024
Penyerahan simpulan tersebut selaras dengan ketetapan majelis hakim pada persidangan Selasa (23/5), yang meminta kepada para pihak untuk menyerahkan simpulan paling lambat Rabu (31/5).
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.
Keenam orang yang menjadi Pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).
BACA JUGA:
- Dampak Negatif Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Legislatif dalam Cengkeraman Parpol dan Oligarki
- Putusan MK Bocor, Anies Minta Pemilu Pakai Proporsional Terbuka
Sebanyak delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI pun menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS. Hanya satu fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup, yakni PDI Perjuangan.
Selanjutnya, sempat terdapat isu mengenai bocornya putusan MK terkait sistem pemilu. Isu tersebut muncul ke permukaan akibat cuitan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana yang mengklaim mendapat informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
Atas dugaan tersebut, Jubir Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono telah menyampaikan bantahan.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
