Menteri Basuki: Proyek MLFF Tidak Dibiayai APBN, Uji Coba Dilanjutkan!

Menteri Basuki: Proyek MLFF Tidak Dibiayai APBN, Uji Coba Dilanjutkan!

Ilustrasi - Sistem Transaksi Pembayaran Tol Nirsentuh atau MLFF-Istimewa-

Proyek transaksi jalan tol nirsentuh MLFF - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan bahwa proyek transaksi pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) dibiayai melalui skema investasi, tidak melibatkan APBN. 

Basuki juga memastikan, proses uji coba transaksi nirsentuh MLFF itu akan dilanjutkan, sesuai dengan rencana awal, yaitu di ruas tol Bali Mandara. 

“Proyek ini tidak akan merugikan negara pasalnya semua dibiayai investasi murni tak ada uang APBN," ungkap Basuki di Jakarta, dikutip Jumat 9 Juni 2023. 

Menurut Basuki, MLFF tetap dilanjutkan setelah rencana uji coba sebelumnya di Tol Bali-Mandara pada 1 Juni 2023 sempat tertunda.  

BACA JUGA:

Namun demikian, Basuki belum dapat menyebutkan kapan tepatnya uji coba MLFF bakal dilaksanakan.  

"Kita lihat nanti uji coba di Bali kayak apa. Belum ada [mundur dari target]," ujar Basuki.

Diakuinya, Ia belum mendapatkan laporan resmi dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Namun sudah mendapatkan informasi bahwa yang terjadi saat ini hanya masalah internal Roatex sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) MLFF sehingga tidak berpengaruh terhadap proyek MLFF.

Dalam penjelasannya Pak Bas, demikian ia biasa disebut, menepis kabar bahwa induk usaha PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) di Hungaria menolak untuk menyesuaikan aturan dan kondisi di Indonesia terkait MLFF.  

BACA JUGA:

"Kalau nggak ikut aturan ya kan nggak dikerjakan, ini kan sudah dikerjain tinggal dicoba," kata Basuki.

Dia pun memastikan bahwa proyek sistem tol tanpa sentuh itu tetap berlanjut meskipun terjadi masalah internal di perusahaan yang menggarap proyek tersebut, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).  

Basuki menilai masalah internal tidak akan berpengaruh pada keberlanjutan proyek.   

Dia juga menuturkan proyek ini tidak akan merugikan negara pasalnya semua dibiayai investasi murni tak ada uang APBN. "Itu juga kan modelnya investasi, nggak ada APBN," ujarnya.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Sigit Nugroho

Tentang Penulis

Sumber: