News

Reshuffle Kabinet, Surya Paloh Tak Akan Ajukan Kader NasDem Gantikan Johnny G Plate

Partai NasDem tak akan mengajukan kadernya untuk menggantikan posisi Johnny G Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) usai ditetapkan tersan

Reshuffle Kabinet, Surya Paloh Tak Akan Ajukan Kader NasDem Gantikan Johnny G Plate
Pressiden Jokowi dan Surya Paloh

Reshuffle Kabinet, Surya Paloh Tak Akan Ajukan Kader NasDem Gantikan Johnny G Plate - Partai NasDem tak akan mengajukan kadernya untuk menggantikan posisi Johnny G Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) usai ditetapkan tersangka.

NasDem tak akan mempermasalahkan dan menerima reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan pihaknya akan menerima pelaksana tugas (plt) atau reshuffle untuk posisi Menkominfo. 

Diungkapkannya, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

BACA JUGA:NasDem Beri Bantuan Hukum Johnny G Plate, Surya Paloh: Jangan Kasih Tempat Siapa Pun Untuk Adu Domba

BACA JUGA:Surya Paloh Kumpul Pengurus di NasDem Tower Usai Johnny G Plate Jadi Tersangka

"Tadi bagaimana dengan Plt Bung Johnny Gerard Plate, di-reshuffle-nya? kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden dan kita tidak pernah bergoyah," ujarnya saat konferensi persnya di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2023.

Dia pun menegaskan, Partai Nasdem tak akan campuri urusan pengganti Johnny Plate jika tak diminta Presiden Jokowi. 

Bahkan NasDem tak akan mengajukan nama pengganti untuk mengisi jabatan Menkominfo. 

"Kalau kita konsisten. Ini hak prerogatif presiden, bagaimana kita mengajukan. Salah-salah presiden nggak suka, nggak ada yang lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden," katanya.

3 Modus Johnny G Plate di Kasus Korupsi Proyek BTS 4G Kominfo 

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate ditetapkan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka.

Johnny G Plate merupakan satu dari 6 tersangka yang telah ditetapkan Kejagung dalam kasus korupsi proyek pengadaan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengungkap 3 modus yang digunakan dalam kasus korupsi BTS 4g BAKTI Kominfo yang menjerat Johnny G Plate.

Dijelaskannya, setidaknya ada tiga modus yang terungkap berdasarkan penyelidikan.

BACA JUGA:

Selain temuan hasil penyelidikan, juga diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam proyek tersebut, tidak dibuatnya penyusunan kajian pendukung hingga pembayaran proyek BTS fiktif.

"Berdasarkan dari pemeriksaan perhitungan kerugian negara dari BPKP, ada tiga garis besar yang didapat bahwa terkait dengan kerugian negara ini, salah satunya adalah tidak dilakukan penyusunan kajian pendukung yang dibayarkan, lalu ada item-item pembelian yang di-mark up, dan ada juga pembayaran BTS yang belum terbangun atau dikerjakan. Itu dibayar juga, artinya ada yang fiktif juga yang dibayarkan," katanya dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis, 18 Mei 2023.

Diungkapkannya, masih ada modus lain yang berhasil terungkap.

BACA JUGA:

Namun, motif tersebut akan disampaikan saat persidangan.

Motif tersebut sebagai salah satu pembuktian di persidangan.

"Yang lain-lainnya mungkin nanti akan dirinci saat proses penyidikan dan proses pembuktian di persidangan," jelasnya.

Kerugian Negara Rp8,32 Triliun 

Nilai kerugian negara mencapai triliunan rupiah dalam kasus korupsi proyek infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020-2022.

Nilai kerugian mencapai Rp8,32 triliun tersebut berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepala BPKP  Muhammad Yusuf Ateh mengatakan hasil audit kerugian negara Rp8,32 triliun kasus korupsi proyek BTS di BAKTI Kominfo tersebut kemudian diserahkan ke Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

"Berdasarkan bukti yang kami peroleh dan disampaikan kepada Jaksa Agung, kami simpulkan terdapat kerugian negara sebesar Rp8,32 triliun," katanya, Senin, 15 Mei 2023.

BACA JUGA:

Dijelaskannya, BPKP melakukan penelitian, analisis dan perhitungan dari kerugian keuangan negara atas perkara BAKTI Kominfo setelah menerima permintaan dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI pada 31 Oktober 2022.

BPKP diminta untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan bantuan keterangan ahli pada kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022 yang menyeret-nyeret nama Plate bersaudara, yaitu Menkominfo Johnny G Plate dan adiknya Gregorius alex Plate.

Ateh menyebut kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi BTS Kominfo terdiri atas tiga hal, yakni biaya untuk penyusunan kajian pendukung, mark-up harga dan pembayaran BTS yang belum terbangun.

Sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan perkara korupsi BTS ini tidak selesai dengan penetapan lima orang tersangka karena jika ada bukti baru, pihaknya akan menindaklanjuti dengan menggali potensi tersangka lainnya.

BACA JUGA:

"Hasil perhitungan sudah final, setelah final kami akan tindak lanjuti ke tahap penuntutan," kata Burhanuddin.

Sebelumnya pada Selasa (2/5), penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI telah melimpahkan tahap II tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Pelimpahan tahap II ini untuk tiga tersangka, yakni Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.

Dalam perkara ini, total ada lima orang tersangka. Untuk dua tersangka lainnya, yakni Mukti Ali (MA) dari PT Huwaei Technology Investment dan Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy masih dalam proses pemberkasan.

 

Berita Terkait