KSPPS BMT BIMA Berharap LPDB-KUMKM Menjadi Lembaga Prioritas bagi Koperasi
KSPPS BMT BIMA --
Abdul Hadi memaparkan, hingga Desember 2022, KSPPS BMT BIMA memiliki total anggota sebanyak 37.092 orang, dengan jumlah karyawan sebanyak 117 orang. Koperasi juga mencatatkan total aset sebesar Rp229,67 miliar, dengan jumlah omzet sebesar Rp168,92 miliar.
“KSPPS BMT BIMA memiliki segmentasi anggota di kelas ekonomi mikro, sehingga dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha dan pendapatan memiliki strategi yang harus terlaksana di setiap tahunnya,” tutur Abdul Hadi.
KSPPS BMT BIMA berharap agar LPDB-KUMKM menjadi lembaga prioritas bagi koperasi dalam meningkatkan modal usaha dan dapat mendampingi mitra koperasi di segala aspek. Hal ini dilakukan agar misi LPDB-KUMKM dalam memajukan koperasi Indonesia dapat tercapai.
Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo meyakini bahwa sektor UMKM menjadi penopang utama dari pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui wadah usaha koperasi yang memainkan peran pentingnya. Kehadiran LPDB-KUMKM di tengah masyarakat memiliki tugas utama dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk permodalan koperasi berupa pinjaman atau pembiayaan dengan tarif layanan yang rendah.
“LPDB-KUMKM mempunyai target penyaluran dana bergulir di tahun 2023 sebesar Rp1,8 triliun. Target tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan akses pembiayaan atau pinjaman kepada koperasi yang bergerak di berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, dan jasa. Dukungan keuangan ini diharapkan dapat membantu koperasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saingnya,” ujar Supomo
Pihaknya mengaku optimis dengan target yang diberikan, kendati saat ini masih banyak pelaku usaha yang terdampak akibat terjangan resesi global. LPDB-KUMKM berkomitmen penuh dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui koperasi, oleh karenanya upaya “jemput bola” dalam memaksimalkan penyaluran dana bergulir terus dilakukan ke seluruh wilayah di Indonesia, tambah Supomo.
“Kami tidak hanya memberi dukungan permodalan bagi mitra koperasi, namun juga dalam hal pengembangan kapasitas pengelolaan usaha koperasi. Ini merupakan upaya kami dalam memastikan pinjaman atau pembiayaan digulirkan secara tepat penyaluran, tepat pemanfaatan, dan tepat pengembalian. Harapannya, dana bergulir dapat dimanfaatkan optimal oleh pelaku usaha koperasi dan UMKM sebagai penerima akhir, guna peningkatan perekonomian daerah, dan terutama untuk pemulihan ekonomi nasional,” tutup Supomo.
Sumber: