Partai Garuda Bilang Jokowi Harus Cawe-Cawe di Pilpres 2024: Itu Bagian dari Peran Presiden!
Capres PDIP Ganjar Pranowo pulang satu mobil dengan Presiden Jokowi seusai deklarasi Capres PDIP oleh Ketum PDIP Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023). --
Jokowi Wajib Cawe-Cawe di Pilpres 2024- Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) wajib ikut campur atau cawe-cawe dalam urusan calon presiden pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 mendatang.
Menurutnya, cawe-cawe Jokowi terkait Pilpres 2024 sesuai dengan sumpah jabatannya.
"Presiden dituding negatif karena cawe-cawe urus Pilpres 2024. Apa salahnya Presiden cawe-cawe urus Pilpres 2024? dan memang harus cawe-cawe! karena itu bagian dari peran Presiden. Jadi salah besar jika cawe-cawe dianggap hal negatif, karena memang harus cawe-cawe," kata Teddy Gusnaidi lewat keterangan tertulis, Jumat 5 Mei 2023.
Menurutnya, cawe-cawe artinya ikut membantu mengerjakan atau membereskan atau merampungkan dan ikut menangani. Termasuk menangani jalannya Pilpres.
"Jadi Jokowi wajib ikut mengerjakan bagaimana Pilpres ini berjalan dengan baik, bahkan ikut menangani agar supaya Pemerintahan selanjutnya berjalan sesuai dengan rel konstitusi," ujar Teddy Gusnaidi.
Dia menilai tidak ada salahnya Jokowi mengarahkan para tokoh yang mempunyai semangat dan jiwa nasionalisme untuk berlaga dalam pilpres 2024 mendatang.
BACA JUGA:
- Gubernur Lampung Bantah Perbaiki Jalan Rusak Karena akan Dikunjungi Presiden Jokowi
- Orang Demokrat Bilang Pilpres 2024 Hampir Pasti Tidak Adil Jika Jokowi Ikut Cawe-Cawe
"Jadi siapapun dari para tokoh itu yang dipilih rakyat, mereka akan menjalankan tugas sesuai dengan amanat konstitusi," kata Teddy Gusnaidi.
Menurutnya, Jokowi punya kewajiban untuk mengarahkan tokoh-tokoh yang bisa dipilih oleh rakyat. Hal itu harus dilakukan Jokowi meskipun tidak diminta oleh Partai Politik.
"Apalagi jika diminta oleh Partai Politik, tentu lebih baik lagi. Dan saat ini, memang Partai Politik sengaja melibatkan Presiden," ujar Teddy Gusnaidi.
Lebih lanjut dia menilai bahwa sebagai Presiden, Jokowi tentu mendapatkan informasi intelijen yang valid, sehingga Presiden wajib cawe-cawe untuk kemaslahatan negeri ini.
"Tentu Presiden Jokowi punya kewajiban sesuai dengan sumpahnya dalam UUD 45, menghalau orang-orang yang jelas akan menjerumuskan dan merusak negeri ini untuk berkuasa," pungkasnya.
Presiden Jokowi mendapap kritikan dari sejumlah pihak lantaran dianggap ikut campur atau cawe-cawe dalam mengurus calon presiden 2024. Apalagi Jokowi mengumpulkan sejumlah ketua partai politik belum lama ini di Istana Negara..
Menanggapi itu, Jokowi membantah melakukan cawe-cawe. Dia bilang bahwa pertemuan itu hana diskusi biasa.
.jpeg)
Sumber:
