Nagabonar Sudan

Salah satu penyebab konflik adalah penanganan terhadap demo besar di ibu kota. Yakni demo di depan markas besar tentara nasional pimpinan Jenderal Burhan. Itu adalah demo damai menuntut percepatan demokratisasi.

Karena demo berlarut-larut, Jenderal Hamdan mengerahkan pasukan sendiri. Demo ditumpas. Malam-malam. Ratusan orang meninggal. Ada pula isu pemerkosaan.

Pasukan Hamdan memang terlatih memadamkan pemberontakan. Ketika kerusuhan sering terjadi di Sudan Selatan, Jenderal Besar Omar menunjuk Hamdan untuk menghadapi mereka. Bukan panglima tentara nasional, Jenderal Burhan.

Wilayah selatan sendiri akhirnya merdeka di tahun 2011 lalu. Menjadi negara bernama Sudan Selatan. Kebetulan mayoritas di selatan adalah Kristen. Sedang di Sudan utara Islam.

Setelah Sudan Selatan merdeka, pasukan Jenderal Hamdan tidak banyak tugas lagi. Tapi mereka tidak bisa dibubarkan begitu saja. Harus diintegrasikan ke tentara nasional. Di situlah sulitnya. Konflik pun meledak secara terbuka: tentara nasional melawan tentara yang akan diintegrasikan.

Masing-masing dipimpin jenderal. Dengan kekuatan sama besar. Pun dengan persenjataan sama-sama lengkap. 

Jenderal Besar Omar selama itu ternyata memelihara dua macan. Ia punya cara menunggangi mereka. Hingga bisa jadi berkuasa sangat lama. Tapi setelah macan itu sendiri yang memimpin negara keduanya saling cakar.

Mungkin Tiongkok yang bisa mendamaikan. Atau membiarkan sampai salah satu kalah. Tiongkok adalah pemegang ekonomi utama di sana. Hubungan sejarah kedua negara amat panjang. Sudan termasuk yang pertama-tama mengakui berdirinya Tiongkok komunis.

Proyek-proyek besar di Sudan praktis dibangun oleh Tiongkok. Termasuk tiga dam di hulu sungai Atbara. Dam tersebut bisa menghasilkan listrik sangat besar. Lebih 70 persen kebutuhan listrik Sudan dari dam tersebut.

Sungai Atbara sendiri bermuara di sungai Nil yang lantas melewati Mesir menuju laut Mediterania.

Sudan Selatan sendiri, setelah merdeka, menjadi negara tanpa pantai. Padahal 3/4 tambang minyak Sudan ada di Sudan Selatan. Maka ketika Sudan Selatan merdeka, negara baru itu sulit menjual minyak mentah.

Dulu, minyak mentah itu dikirim pakai pipa ke Port Sudan. Di kota pantai Laut Merah itulah dibangun pabrik penyulingan minyak. Kini pipa dan pabrik itu tetap menjadi milik Sudan.

Produksi minyak Sudan Selatan pun terhenti. Hampir satu tahun. 

Akhirnya terjadi kesepakatan: Sudan Selatan membayar tol pipa ke Sudan USD 9 per barel. Kesepakatan itu dicapai berkat turun tangannya Tiongkok. Toh perusahaan minyak di sana juga milik perusahaan Tiongkok.

Sudan 2023 ternyata masih mengalami apa yang terjadi di Indonesia tahun 1945-1955. (*)

---

Tentang Penulis

Afdal Namakule

Sumber: