Komnas HAM Minta Jokowi Bentuk Tim Pembebasan Pilot Susi Air yang Disandera KKB Papua
Pilot Susi Air Philip Mark Mahrtens bersama KKB yang menyanderanya. (ANTARA/HO/Dokumen Pribadi)--
Tim Pembebasan Pilot Susi Air - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua berharap Presiden Joko Widodo dapat membentuk tim pembebasan pilot Susi Air.
Tim ini, harus mengedepankan upaya persuasif karena melibatkan elemen masyarakat dan instansi lokal.
Kepala Perwakilan Komas HAM Provinsi Papua Frits Bernard Ramandey mengatakan, tim-tim yang dibentuk nantinya harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan semua pihak agar proses pembebasan bisa lebih cepat.
“Kami mendorong pembentukan tim dalam rangka melakukan upaya pembebasan pilot Susi Air, serta bagaimana menghentikan siklus kekerasan yang ada di Papua,” katanya.
BACA JUGA:TNI 'Siaga Tempur' di Papua, DPR: Jangan Terpancing Mengambil Langkah Berlebihan
BACA JUGA:Panglima TNI Sebut 4 Prajurit Masih Berada di Markas KST
Menurut Frits, tim yang dibentuk tersebut nantinya lebih representatif yang memiliki otoritas sehingga melaporkan langsung kepada Presiden Jokowi.
”Penyanderaan pilot sudah dua bulan lebih namun hingga kini belum menemui titik terang yang mengakibatkan adanya korban jiwa sehingga sangat penting pembentukan tim tersebut,” ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Pangdam dan Kapolda guna membahas pendekatan-pendekatan persuasif seperti apa yang harus dilakukan agar tidak menimbulkan kekerasan lagi.
“Pada situasi seperti ini yang paling bertanggung jawab, adalah negara. Negara di wakili oleh pemerintah karena itu sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menyelesaikan kasus tersebut harus mengedepankan upaya persuasif,” katanya lagi.
BACA JUGA:Stasus Operasi TNI Siaga Tempur di Papua, Ketua MPR: Jangan Ragu Tindak Tegas KKB Papua
BACA JUGA:4 Prajurit TNI yang Gugur oleh KKB Dievakuasi ke RSUD Timika, Ini Daftar Namanya
Dia menambahkan pesan dari KKB kepada Komnas HAM Papua dalam video yang telah beredar terkait permintaan untuk penarikan TNI-Polri dari Bumi Cenderawasih.
"Selain itu KKB bersedia membebaskan pilot Philips melalui jalur diplomasi, sehingga kami meminta agar dalam operasi pembebasan pilot diutamakan negosiasi," ujarnya lagi.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
