Komisi I DPR RI Desak Pemerintah Panggil Dubes Swedia Terkait Aksi Pembakaran Alquran
Gedung DPR RI, Senayan- Jakarta. -FIN.CO.ID/Afdal Namakule-
JAKARTA, FIN.CO.ID- Komisi I DPR RI mengecam keras aksi pembakaran alquran yang dilakukan oleh politisi sayap kanan, Rasmus Paludan di Stockholm pada Sabtu 21 Januari 2023.
Aksi pembakaran kitab suci Umat Islam itu dilindungi oleh mendapat perlindungan dari otoritas kepolisian Swedia di dekat gedung Kedutaan Besar Turki.
Wakil Ketua Komisi I DPR Ri Abdul Kharis mendesak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi untuk melayangkan nota protes ke Pemerintah Swedia.
Selain itu, Politisi Fraksi PKS ini juga mendesak Menlu RI untuk segera memanggil Duta Besar (Dubes) Swedia di Jakarta atas tindakan tersebut.
“Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI mengutuk keras tindakan provokatif ini, yang jelas (tindakan pembakaran Alquran ini) merupakan kejahatan kebencian terhadap kemanusian, terhadap keyakinan Umat Islam di seluruh dunia,” tegas Kharis dalam keterangan pers, Senin 23 Januari 2023.
BACA JUGA:Polisi Swedia Izinkan Pembakaran Alquran, Perdana Menteri Ulf Kristersson Murka!
Menurutnya, segala tindakan kebencian terhadap keyakinan, rasialisme, dan Islamofobia yang muncul di barat jelas tidak dapat diterima.
Seharusnya, tindakan tersebut tidak diizinkan, dikarenakan hal itu jelas penghinaan terhadap nilai-nilai sakral yang tidak dapat dibela dengan dasar hak-hak demokrasi.
“Saya meminta Menteri Luar Negeri mengirimkan nota protes ke Pemerintah Swedia dan segera memanggil Dubes Swedia di Jakarta untuk menegaskan bahwa Indonesia dan khususnya Umat Islam Indonesia amat sangat kecewa atas kejadian terkutuk itu.” jelas Anggota DPR asal Solo ini.
Abdul Kharis juga meminta agar Umat Islam di Indonesia tidak terprovokasi dan tetap mengedepankan Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
BACA JUGA:Petarung UFC Khamzat Chimaev Kecam Keras Pembakaran Alquran di Swedia
BACA JUGA:Indonesia, Turki dan Arab Kutuk Keras Pembakaran Alquran di Swedia
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah RI untuk bersikap tegas dan tidak menolerir segala upaya provokasi dan kebencian terhadap Islam di dalam sikap politik luar negeri Indonesia.
.jpeg)
Sumber:
