Nasional

Biaya Haji 2023 Tembus Rp69 Juta, Akademisi Hindari Skema Ponzi First Travel

Biaya haji 2023 diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) Rp69.193.733,60. Usulan biaya haji 2023 tersebut sangat masuk akal atau rasional.

Biaya Haji 2023 Tembus Rp69 Juta, Akademisi Hindari Skema Ponzi First Travel
Ilustrasi Pemberangkatan jemaah haji Indonesia

JAKARTA, FIN.CO.ID - Biaya haji 2023 diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) Rp69.193.733,60.

Usulan biaya haji 2023 tersebut sangat masuk akal atau rasional.

Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar menilai kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) menjadi Rp69.193.733,60 sangat tepat.

Sebab dengan kenaikan tersebut jamaah akan terhindar dari skema Ponzi.

BACA JUGA:Doa Doa Manasik Haji dan Niat Berpakaian Ihram dalam Bahasa Arab serta Artinya

BACA JUGA:Download WA GB v19.52.3 Dilengkapi GB MOD versi Official, Cuma 56 MB Doang GRATIS Lagi

"Usulan sangat rasional, tepat, dan menghindari skema Ponzi," katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 22 Januari 2023.

Dikatakannya berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2010-2022 tampak nilai manfaat (NM) dana jamaah haji tidak mencerminkan nilai riil.

Sebagai contoh, dalam waktu empat tahun 2010-2014 (NM 2010 Rp4,45 juta; NM 2014 Rp19,24 juta), nilai manfaat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di atas 400 persen.

”Ini mustahil. Inilah yang menjadi kekhawatiran sehingga ada kecenderungan (peluang) skema Ponzi dalam penggunaan nilai manfaat dana haji,” kata dia.

BACA JUGA:Menag Usul Biaya Haji 2023 Naik Jadi Rp69 Juta, Padahal Arab Saudi Turunkan Biaya 30 Persen, Kok Bisa?

BACA JUGA:Deretan Ucapan Imlek 2023 Bahasa Mandarin dan Maknanya

Dia mengatakan tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan skema Ponzi karena ada unsur ketidakadilan dan berbahaya untuk jangka panjang.

Asep menegaskan kenaikan Bipih menjadi penting sehingga biaya untuk berhaji didasarkan pada kebutuhan riil, subsidi pemerintah, dan terhindar dari penyalahgunaan keuangan.

Dia mengingatkan kasus yang menimpa calon jamaah umrah First Travel adalah akibat skema Ponzi, di mana perusahaan menawarkan harga murah dan mengatur keuangan dengan skema Ponzi.

”Perputaran uang secara sepihak yang tidak transparan sama halnya dengan menginvestasikan uang tanpa persetujuan dari pendaftar,” kata Asep.

BACA JUGA:Kenaikan Biaya Haji 2023, Begini Perkembangannya sejak 2016 hingga 2022

BACA JUGA:Menag Yaqut Sampaikan Ucapan Imlek 2023 'Khongzili, Gong He Xin Xi, Wan Shi Ru Yi' Ini Maknanya

Dia menyarankan Kementerian Agama dalam hal ini diwakili Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan berbagai pangawasan komprehensif untuk menghindari kasus penggelapan dana jamaah haji.

Masa tunggu haji yang lama, kata dia, jangan lantas dijadikan alasan bagi para oknum untuk menangguk keuntungan dari dana haji yang mengendap sembari menunggu pelunasan.

”Bagi perusahaan travel yang kedapatan melakukan itu, maka harus ditindak tegas,” ujarnya.

Faktor lainnya, menurut Asep, adalah "istithoah" dan keadilan di mana dana haji yang relatif kurang rasional menjadikan penumpukan para calon jamaah hingga puluhan tahun.

Menurutnya, jika hal ini tidak dibenahi akan berakibat pada spekulasi dana pada satu sisi dan masa tunggu yang tidak rasional sehingga langkah Kemenag untuk menaikkan ongkos Bipih dengan landasan rasionalisasi ini perlu diapresiasi.

 

Berita Terkait