Jawab Soal Dugaan Intervensi, Mahfud MD Sebut KPU Bodoh
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) bodoh.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) bodoh.
Dijelaskannya, KPU menurutnya bodoh jika mau diintervensi pihak luar.
Sudah ditegaskan di dalam undang-undang bahwa KPU adalah lembaga independen.
Baca Juga
"KPU saja yang bodoh kalau mau diintervensi. Kan undang-undang katakan dia independen, ada orang diintervensi oleh parpol, oleh pemda, oleh lurah, itu bodoh namanya," katanya di lingkugan istana kepresidenan Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023.
BACA JUGA:KPU Bantah Intervensi Hasil Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2024
Hal itu diungkap Mahfud MD, terkait pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay yang mengungkapkan adanya dugaan kecurangan pemilu pada tahapan verifikasi partai politik.
Hal itu diucapkan Hadar Gumay saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR, Rabu, 11 Januari 2023.
Saat itu Hadar menyampaikan bukti percakapan mengenai dugaan dari aplikasi pesan WhatsApp terkait verifikasi faktual Partai Gelora.
Dijelaskan Pemerintah tak akan ikut campur dengan pekerjaan KPU.
BACA JUGA:Jadi Peserta Pemilu 2024, Partai Gelora Diterpa Isu Campur Tangan Istana
Terlebih disebutkan ada campur Istana untuk meloloskan partai tertentu.
"Pemerintah tidak boleh ikut campur. Itu hoaks juga berita. Katanya ada campur tangan istana. Saya justru menegur. Tanggal 10 November ada laporan, 'Pak itu KPU tidak adil, partai A suruh masukkan, partai B tidak boleh masuk'. Saya telepon, hanya itu saja," ungkap Mahfud.
Baca Juga
Mahfud lalu mengaku menelepon Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum Bernad Dermawan Sutrisno.
"Pak Bernard ini ada informasi banyak begini bener ndak? Lalu dijawab 'Tidak Pak, tegak lurus'," ungkap Mahfud.
BACA JUGA:Pria Tanpa Identitas Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api Jarak Jauh di Cikarang
Mahfud lalu menceritakan isi pembicaraannya dengan Sekjen KPU Bernard Dermawan.
"Jangan main-loh loh, semua partai, kalau satu diberi begini, yang lain diberi begini. Jangan Anda terima pesanan dari orang lain. Nah itulah sebabnya banyak formulir berubah. Itu saya negur, bukan saya intervensi," jelas Mahfud.
Baca Juga
Mahfud menyebut ia menelepon Bernard Dermawan pada 10 November 2022 dan tidak pernah menghubungi lagi setelah itu.
"Saya (telepon) 10 November. Saya 10 Januari ndak pernah hubungan sama dia. 10 November sekali saja ketika partai-partai mengadu kepada saya 'Pak partai saya tidak masuk'. Kenapa? 'Ada pesanan dari ini'. Pak partai saya tidak masuk tapi dimasukkan. Saya tidak mau tahu itu benar atau tidak tapi saya telepon tanggal 10 November dan tidak lebih dari itu," ungkap Mahfud.
BACA JUGA:Petinggi Partai Gelora Temui Jokowi di Istana Negara
Bila Hadar Nafis memiliki bukti soal dugaan intervensi tersebut, menurut Mahfud, Hadar harus membuktikannya.
"Pak Hadar kenapa tidak telepon saya? Orang dia sahabat saya. Betul bapak ikut? Saya beri tahu. Saya ikut menegur karena dia disinyalir melenceng, bukan saya menyuruh partai ini masuk atau tidak masuk," ungkap Mahfud.
Ia pun menegaskan pemerintah tidak melakukan intervensi apapun terhadap KPU.
BACA JUGA:Ketua KPU Hasyim Asy'ari Bantah soal Pelecehan Seksual di Hadapan DPR
BACA JUGA:Link Update GB Whatsapp Mod Apk Terbaru Anti Banned, Bisa Aktif Selamanya!
"Ndak ndak akan intervensi. Kalau ada, lapor ke saya aja. Siapa yang intervensi?" kata Mahfud.
Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay sempat menampilkan layar diduga percakapan anggota KPU Provinsi, di mana dirinya menilai ada keresahan dari dugaan intervensi KPU Pusat.
Tidak hanya itu, itu turut membacakan percakapan salah satu anggota KPU Provinsi tentang intervensi itu. Dalam percakapan yang ditampilkan itu ada dugaan Istana hingga Menko Polhukam untuk meloloskan verifikasi faktual Partai Gelora.