Reshuffle Kabinet, Jokowi Harus Terima Usul PDIP agar Koalisi Tak Rapuh
Ilustrasi kursi menteri Kabinet Indonesia Maju. (ist)--
JAKARTA, FIN.CO.ID - Menguatnya isu reshuffle dalam Kabinet Indonesia Maju bergantung pada kearifan Presiden Jokowi dalam menyikapi usul dan masukan dari PDI Perjuangan.
Demikian diungkapkan Pengamat Politik Amir Hamzah kepada fin.co.id, Jumat sore, 6 Januari 2023, di Jakarta.
Menurut Amir, reshuffel kabinet merupakan hal lumrah dalam sebuah pemerintahan.
BACA JUGA:Reshuffle Kabinet Tak Terbantahkan
Terlebih lagi, Presiden Jokowi merupakan petugas partai yang harus mendengarkan aspirasi, usul, dan masukan dari PDIP.
"Ketidakarifan Jokowi bila tak terima usul PDIP bisa menyebabkan kerenggangan antara dirinya dengan PDIP. Bahkan, bisa menimbulkan kerapuhan dalam koalisi," ujar Amir.
Seperti diketahui, Ketua DPP PDIP Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat meminta 2 menteri dari Partai Nasdem mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
Kedua menteri dimaksud yakni, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
BACA JUGA:Pro dan Kontra Netizen terhadap Adinia Wirasti
Djarot memandang bahwa 2 menteri dari Nasdem itu layak untuk dievaluasi oleh Presiden Jokowi.
Mengomentari hal itu, Amir menyatakan bahwa desakan evaluasi 2 menteri oleh Ketua DPP PDIP Djarot, pastinya efek dari Partai Nasdem yang sudah terbuka menetapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
"Karena Nasdem sudah terbuka mencalonkan Anies, sikapnya tak sejalan dengan koalisi rezim Jokowi," tandas Amir.
Desakan evaluasi menteri dari Partai Nasdem, sambung Amir, bisa saja berujung pada reshuffle kabinet.
BACA JUGA:Tiga Pelaku Tawuran yang Menewaskan 1 Remaja di Kalimalang Ditangkap Kepolisian
Sumber:
