Prioritas Pembangunan Perbatasan, Mahfud MD: Antisipasi Ancaman Kedaulatan Negara
Menko Polhukam Mahfud MD di Nol Kilometer Indonesia, Kota Sabang, Aceh--(FIN.CO.ID)
SABANG, FIN.CO.ID - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempatkan pembangunan wilayah perbatasan sebagai skala prioritas.
Hal tersebut dikatakan Mahfud MD saat meninjau Pulau Rondo, Sabang, Aceh.
Dikatakannya wilayah perbatasan merupakan wilayah yang memiliki potensi tinggi dari berbagai ancaman kedaulatan negara.
“Membangun perbatasan sebagai bentuk hadirnya negara untuk melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta mengetahui segala kekurangan dan kebutuhan rakyat Indonesia di pulau terluar,” katanya di Sabang bersama Mendagri Tito Karnavian, Rabu, 21 Desember 2022.
Dijelaskan Kepala Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pihaknya senantiasa melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan dan pulau terluar indonesia.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya membangun semua kekurangan yang berada di wilayah perbatasan.
Sebab, wilayah perbatasan merupakan wilayah yang paling berpotensi tinggi terhadap masuknya ancaman kedaulatan negara.
“Ancaman kedaulatan negara beruapa serangan yang multi dimensi. Misalnya, terorisme, radikal, perompak, penyelundupan manusia, barang. Ancaman tersebut masuk dari wilayah perbatasan,” ungkapnya.
BACA JUGA:BNPP RI Gelar Seminar Optimalisasi Produksi Potensi Ekonomi Kawasan Perbatasan di Kabupaten Sambas
Karenanya pembangunan wilayah perbatasan Indonesia prioritas utama.
“Agar masyarakat dapat merasakan kehadiran negara dalam pembangunan kesejahteraan,” katanya.
Dikatakannya dengan adanya pembangunan di wilayah perbatasan akan membuat penduduk di wilayah tersebut bangga menjadi rakyat Indonesia.
“Instruksi Presiden Jokowi prioritaskan pembangunan di perbatasan sangat tepat. Sebab sebagai salah satu bentuk memajukan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
BACA JUGA:Jurus BNPP Integrasikan Batas Negara Darat Laut dan Udara Melalui SITASWILNEG
Dalam upaya itu, sebanyak 27 kementerian negara mendapat tugas membangun di wilayah perbatasan.
Dikatakannya pembangunan akan membuat peradaban baru di wilayah perbatasan.
Pembangunan wilayah berbatasan atau dari daerah pinggiran meliputi:
- Menetapkan batas wilayah dan memguatkan sistem keamanan
- Membangun Kerjasama lintas negara
- Peningkatan kegiatan ekonomi, sarana dan prasarana
- Pengelolaan perbatasan negara secara holistik terintergrasi
Jokowi memerintahkan indonesia membangun dari pinggiran.
BACA JUGA:BNPP Bakal Tawarkan Komoditas Unggulan Sambas ke Malaysia Lewat Bussines Matching Forum 2022
Sebab wilayah pinggiran atau perbatasan sebagai representasi Indonesia.
Indonesia akan menjaga kedaulatan negara dan segenap tumpah darah Indonesia.
“Jangan sampai pulau terkecil dibeli atau dikelola pihak asing,” tegasnya.
Pembangunan pulau kecil boleh dikelola pihak asing dengan ketentuan 70 untuk Indonesia dan 30 pengelola.
BACA JUGA:Kolaborasi dengan Kemendagri dan BNPP, BRI Dorong Financial Inclusion hingga Perbatasan Indonesia
“Intinya seluruh pulau di Indonesia dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyatnya,” katanya.
Diungkapkannya hingga kini tercatat terdapat 17.504 tersebar di seluruh Indonesia. Dari 17.504 pulau tersebut, sebanyak 111 pulau kecil.
“Sebanyak 16.100 sudah didaftarkan PBB dan telah memiliki nama. Sedangkan sisanya sudah didaftar tapi belum ada nama namun sudah ditandai titik koordinatnya,” ungkapnya.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
