Bekasi

UMK Kota Bekasi 2023 Terapkan Permenaker 18 Tahun 2022, Pengusaha Ancam Pindah Lokasi

Aturan kenaikan upah maksimal 10 persen membuat para pengusaha khususnya di Kota Bekasi berencana pindah lokasi.

UMK Kota Bekasi 2023 Terapkan Permenaker 18 Tahun 2022,  Pengusaha Ancam Pindah Lokasi
Massa Aliansi Buruh Kota Bekasi (Tuahta Aldo / fin.co.id)

BEKASI, FIN.CO.ID - Anggota Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kota Bekasi menolak keras kenaikan maksimal upah minimum 2023 sebesar 10 persen berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

Ketua Apindo Kota Bekasi Farid Elhakamy mengungkapkan, aturan kenaikan upah maksimal 10 persen membuat para pengusaha khususnya di Kota Bekasi berencana pindah lokasi.

BACA JUGA: Segini Harta Kekayaan Calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono

"Para pimpinan perusahaan mengeluh, cemas, bahkan mengancam akan merelokasi pabriknya dari Kota Bekasi ke lokasi lain," ungkap Farid Elhakamy, Jumat 25 November 2022.

Menurutnya pengusaha telah mengacu undang-undang pendahulunya, yaitu UU Cipta Kerja dengan turunannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021.

Apindo Kota Bekasi juga mempertanyakan, terkait tujuan Permenaker baru yang mengatur upah minimum naik sekitar 10 persen di tahun 2023 nanti.

"Kita belum tahu tujuannya apa, mungkin ada tekanan kuat dari berbagai pihak atau partai. Selama ini dianggap pemerintah memihak pengusaha, sekarang jadinya memihak pada pekerja," jelasnya.

BACA JUGA:MK Tolak Gugatan UU Pilkada, Jabatan 270 Kepala Daerah Kurang dari 4 Tahun

Setelah keluarnya formula kenaikan upah maksimal 10 persen, memungkinkan para pengusaha untuk membuat kebijakan baru terhadap karyawan yang bekerja di masing-masing perusahaan.

"Banyak perusahaan yang melakukan berbagai kebijakan seperti merumahkan karyawan Karena naiknya upah, mengurangi hari kerja bahkan rencana  mengurangi karyawan," ucapnya.

Farid Elhakamy menjelaskan Apindo khususnya Kota Bekasi berharap agar kebijakan ini tidak terealisasi, agar tidak merugikan banyak pihak.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 18/ 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

BACA JUGA:Buruh Tuntut UMP Jawa Barat 2023 Naik 12 Persen, Pemprov Rekomendasikan 7,88 Persen

Adanya aturan baru ini justru bikin banyak pengusaha kecewa, karena kenaikan upah minimum lebih tinggi bila dibandingkan dengan PP No 36 yang sudah ada.

Aturan Upah Minimum Tahun 2023 Kemnaker

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang salah satunya mengatur bahwa penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen.

Berdasarkan dokumen yang diunduh di Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Kemnaker di Jakarta, Jumat, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah telah menetapkan aturan tersebut, pada 16 November 2022 dan diundangkan pada 17 November 2022.

Beberapa ketentuan di dalamnya menekankan bahwa penyesuaian nilai upah minimum untuk 2023 dihitung menggunakan formula penghitungan dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.

Data yang digunakan juga bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

BACA JUGA:Besaran UMP dan UMK Jawa Barat Tahun 2023 Dipastikan Naik, Segini Besarannya?

Sementara itu, dalam Pasal 7 tertulis bahwa penetapan atas penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen. Selain itu, dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan upah minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen.

Jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, penyesuaian nilai upah minimum hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2023 itu juga tertulis Upah Minimum Provinsi 2023 ditetapkan oleh Gubernur dan paling lambat diumumkan pada 28 November 2022. Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota 2023 dan diumumkan paling lambat 7 Desember 2022.

Upah Minimum provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Berita Terkait