Regional

Pemprov Sumsel Upayakan UMP Naik 10 Persen, Jadinya Rp3.458.890

Saat ini UMP Pemprov Sumatera Selatan sebesar Rp3,144 juta. Jika diasumsikan naik 10 persen maka UMP Sumsel jadi Rp3.458.890 Juta

Pemprov Sumsel Upayakan UMP Naik 10 Persen, Jadinya Rp3.458.890
Ilustasi Uang,: gaji atau upah atau bantuan tunai

JAKARTA, FIN.CO.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) mengupayakan agar Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2023 naik sebesar 10 persen. 

Saat ini UMP Pemprov Sumatera Selatan sebesar Rp3,144 juta. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya menyatakan pihaknya akan mengupayakan agar kenaikan sebesar 10 persen di tahun 2023. 

Pernyataan tersebut disampaikan Mawardi Yahya kepada ribuan buruh yang menggelar aksi damai menuntur kenaikan UMP sebesar 13 persen di tahun 2023. 

Aksi demonstras ini juga digelar untuk menolak rekomendasi dewan pengupahan terhadap nilai UMP 2023.

Rekomendari dewan pengupah itu agar UMP Pemprov Sumatera Selatan naik hanya sebesar 0,86 persen atau sebesar Rp27.113 ribu.

Maka dengan besaran rekomendasi ini, nilai UMP Sumsel tahun 2023 diperkirakan naik hanya menjadi Rp3,171 juta dari sebelumnya senilai Rp3,144 juta pada tahun 2022.

Wagub Mawardi Yahya menyebutkan, pihaknya akan mengadakan rapat pembahasan ulang terkait rekomendasi besaran nilai UMP tahun 2023 itu.

Sehingga jika Pemprov Sumsel menolak rekomendasi dewan pengupah dan menaikkan UMP Sumsel sebesar 10 persen, maka asumsinya, UMP Sumsel tahun depan menjadi Rp3.458.890,6.

BACA JUGA:Besaran UMP Banten Tahun 2023 Segera Diumumkan, Pengusaha dan Buruh Harus...

Adapun hasil rapat pembahasan ulang menindaklanjuti kenaikan UMP 2023  yang digagas Pemprov Sumsel ini bakal diumumkan paling lambat 28 November 2022.

Untuk itu, Mawardi mengimbau agar pekerja dan buruh sabar menunggu keputusan tersebut sekaligus memastikan pemerintah bersikap netral.

Salah satu koordinator demonstrasi buruh Hermawan mengatakan kenaikan UMP tahun 2023 yang direkomendasikan dewan pengupahan daerah setempat sebesar 0,86 persen atau senilai Rp27.113.

Rekomendasi tersebut didapatkan berdasarkan hasil rapat dewan pengupahan dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumsel beserta instansi terkait pada 14 November 2022.

Adapun hasil perhitungan kenaikan upah 0,86 persen itu merujuk Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

BACA JUGA:UMP 2023 Naik 10 Persen, DKI Jakarta Tertinggi Rp5 Juta, Jawa Tengah Terendah!

Untuk itu, pihaknya menolak rekomendasi dewan pengupahan dan berharap pemerintah provinsi untuk tidak menyepakatinya.

Menurutnya, rekomendasi kenaikan tersebut lebih rendah ketimbang tuntutan para buruh se-Sumsel yang disampaikan beberapa waktu lalu, yakni meminta adanya kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen - minimal 10 persen atau senilai Rp400 ribu per bulannya.

"Sebab kalau Rp27 ribu per bulan berarti per harinya upah kami hanya naik Rp1.000 tentu ini tidak berkeadilan," katanya dikutip fin dari Antara, Selasa 22 November 2022. 

Pihaknya meminta agar UMP 2023 tetap dinaikkan sesuai tuntutan mereka karena mengingat pada tahun 2022 itu juga belum ada kenaikan sementara harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak terus naik, demikian Hermawan.

BACA JUGA:Besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2023 Segera Ditetapkan, Aturan Kemnaker Tak Lebih dari 10 Persen

UMP Naik di 2023 Tidak Boleh Lebih dari 10 Persen

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta seluruh kepala daerah menetapkan upah minimum 2023 tidak lebih dari 10 persen. 

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Penetapan Upah Minimum 2023. Dalam keputusannya, kenaikan maksimal upah pada 2023 yaitu 10 persen.

"Penetapan atas penyesuaian nilai upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak boleh melebihi 10 persen," demikian bunyi Pasal 7 dari Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022 dengan penyesuaian formula penetapan diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.

Menaker Ida dalam pernyataan virtual mengatakan, bahwa dari aspirasi yang berkembang ditemukan bahwa penetapan upah minimum melalui formulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Dia menyoroti kondisi di mana upah minimum 2022 tidak dapat menyeimbangkan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal itu dikhawatirkan dapat terjadi juga pada 2023.

"Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja," kata Ida.

BACA JUGA:UMP dan UMK Jawa Barat Tahun 2023 Dipastikan Naik, Segini Besarannya?

"Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," tambahnya.

Dia menjelaskan bahwa saat ini kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih diikuti dengan ketidakpastian ekonomi global yang berimplikasi menekan laju pemulihan ekonomi nasional.

Padahal, struktur ekonomi nasional mayoritas disumbang oleh konsumsi masyarakat dipengaruhi daya beli dan fluktuasi harga.

Mempertimbangkan hal tersebut pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian upah minimum untuk tahun 2023 dengan terbitnya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Di dalamnya perhitungan upah minimum 2023 didasarkan pada kemampuan daya beli yang diwakili variabel tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tercipta dari indikator produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

Produktivitas dan perluasan kesempatan kerja dipandang merupakan dua indikator yang dapat mewakili unsur pekerja dan buruh serta pengusaha.

Secara umum kebijakan penetapan upah minimum 2023 mengatur dua hal yaitu penyempurnaan formula penghitungan formula upah minimum 2023 dan perubahan waktu penetapan oleh gubernur.

Berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 maka penetapan dan pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023 dilakukan paling lambat pada 28 November 2022. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan dan diumumkan paling lambat 7 Desember 2022.

Menaker Ida dalam keterangan itu juga meminta pemangku kepentingan ketenagakerjaan yaitu buruh/pekerja dan pengusaha dapat menjaga hubungan industrial yang harmonis dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

Berita Terkait