Pemprov DKI Jakarta Tak Input Alokasi PMD, Politisi: Apakah Ini Suatu Kesengajaan?
Ilustrasi APBD. (jpnn)--
JAKARTA, FIN.CO.ID - Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidimempertanyakan tidak diinputnya usulan DPRD DKI dalam penyertaan modal daerah (PMD) di sejumlah BUMD.
Seperti diketahui, beberapa BUMD DKI mengalokasi usulan PMD pada RAPBD tahun 2023.
Padahal, anggaran tersebut sudah diputuskan dalam rapat Banggar 3 November 2022.
BACA JUGA:Korban Meninggal Dunia Gempa Cianjur 162 Orang Mayoritas Anak-Anak
Besaran alokasi anggaran untuk PMD di DKI Jakarta mencapai Rp 8,3 triliun.
"Itu usulan komisi C. Tapi tidak terinput di MoU APBD 2023," ungkap dia, Senin, 21 November 2022.
Menurut Rasyidi, Komisi C telah merekomendasikan agar anggaran tersebut di-input kembali oleh pihak eksekutif.
Apalagi, sambung politisi PDI Perjuangan itu, PMD bertujuan memperkuat BUMD mengantisipasi resesi ekonomi di tahun 2023.
BACA JUGA:Mau Nobar Piala Dunia 2022? Ini 10 Lokasi yang Ada di Jakarta
Sejumlah BUMD yang akan dapat PMD yakni, Dharma Jaya, Food Station, PAM Jaya, Jakpro, Pasar Jaya, Jaktour dan Sarana Jaya.
"Mudah-mudahan di Banggar diingatkan kembali untuk memasukan kembali anggaran tersebut," tandas Rasyidi.
Meski demikian, politisi dapil Jakarta Timur ini merasa heran perihal anggaran PMD tidak di-input oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Apakah ini suatu kesengajaan atau keteledoran dari pihak eksekutif. Apakah perlu punishment bagi pihak-pihak terkait hingga tidak menginput anggaran tersebut," pungkas Rasyidi.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
